Dekgam Dekgam

Pengisian Data Kerja Sama

sumber:http://psmk.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Jakarta-PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), mendonasikan dua unit truk Colt Diesel kepada dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di DKI Jakarta, masing-masing satu unit truk kepada SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 55 Jakarta.

Dua sekolah ini akan menjadi mitra KTB selama lima tahun ke depan.

Selain mendonasikan dua unit truk Colt Diesel sebagai bahan pembelajaran siswa tentang teknik dan teknologi otomotif, KTB juga akan memberikan training kepada siswa dan guru.

Bekerja sama dengan dealer, KTB akan memfasilitasi praktek kerja industri siswa dan guru.

Donasi dua unit truk untuk dua SMK ini ecara simbolis diserahkan oleh Presiden Direktur KTB Atsushi Kurita kepada kepala sekolah dari kedua SMK di stand Mitsubishi Fuso di hari kedua penyekenggaraan pameran kendaran komersial GIICOMVEC 2018.

sumber:TRIBUNNEWS.COM

Jaringanpelajaraceh.com-Langsa-Berkesempatan sebagai pembina upacara pada Senin pagi (5/3/2018), Kadis Syariat Islam Kota Langsa, Drs H Ibrahim Latif MM melaksanakan sosialisasi pemberlakuan jam malam bagi siswa dan anak usia sekolah.

Terkait terjadinya penertiban pada salah satu warkop karaoke di lokasi seputar Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa oleh tim petugas razia Wilayatul Hisbah (WH) Langsa,  Satuan Polisi Pamongpraja Langsa juga Polres Langsa, ditemukan hampir seluruh pengunjung karaoke yang Terjaring razia pelanggaran syariat Islam  tersebut didominasi oleh kalangan siswa.

Karenanya, Ibrahim melalui Dinas Syariat Islam menyosialisasikan peraturan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat Langsa khusus siswa dan anak usia sekolah. Aturan tersebut telah diqanunkan oleh pemerintah daerah Kota Langsa sejak tahun 2016.

Upacara rutin hari Senin di SMA Negeri 4 Langsa yang dihadiri oleh pejabat publik berlangsung tertib, turut diikuti para guru serta siswa dalam suasana teduh dan lancar.

Di hadapan siswa, Ibrahim Latif juga berpesan untuk menjadikan Qanun pemberlakuan jam malam bagi siswa dan anak usia sekolah berjalan sukses dengan cara sama-sama melaksanakan dan tertib.

Kerentanan pergaulan bebas di usia remaja yang ditengarai menyebabkan rusaknya karakter masyarakat Islam di Aceh dibutuhkan kesiapan pemerintah mengatasi tantangan tersebut.

“Semoga para siswa SMA Negeri 4 Langsa dapat mematuhi peraturan syariat Islam terkait pemberlakuan jam malam, generasi Islami adalah tanggung jawab bersama, ” Pungkas Kadis Ibrahim Latif. 

sumber:https://acehsatu.com

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (PON) Pusat, Marsda TNI (Purn) Surya Darma mengaku jika dirinya menginginkan Aceh-Sumut sebagai tuan rumah pada PON 2021-2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Pemerintah Aceh dan KONI Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (4/3/2018). Hadir dalam konferensi pers itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, para kepala SKPA dan para pengurus cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI Aceh.

Menurut Surya, dari hasil kunjungan mereka selama tiga hari untuk meninjau kesiapan Aceh sebagai calon tuan rumah PON disimpulkan bahwa secara fisik Aceh siap untuk menjadi tuan rumah apalagi didukung oleh 27 provinsi lain di Indonesia.

Secara konkrit dalam AD-ART KONI persyaratan minimum kesiapan fisik adalah 30 persen namun faktanya kita lihat Aceh sudah 70 persen. Tinggal bagaimana menyempurnakan kesiapan teraebut,” katanya.

Namun kesiapan secara teknis saja belum cukup, melainkan membutuhkan langkah-langkah taktis, teknis dan strategis untuk membuka peluang agar secara konkrit bahwa Aceh akan menjadi rumah. Sebab, ada tiga calon yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, yaitu Sumatera Utara bersama Aceh, Bali bersama Lombok (NTB) dan Kalimantan Selatan.

Saya juga ingin Aceh sebagai tuan rumah. Kita sama-sama ingin tapi ada mekanise yang harus kita tempuh, ini yang harus diperjuangkan bersama,” tandasnya.

Untuk itu dirinya mengaku sudah menyampaikan ke Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar melakukan langkah-langkah strategis untuk lobi-lobi politik ke Pemerintan Pusat. Sebab KONI Pusat hanya sebatas melakukan pendampingan dan penjaringan pada aspek teknis sementara pengembil keputusan adalah kewenangan pemerintah.

Hasil ini nanti kami bawa dalam musyawarah seluruh Indonesia untuk menenentukan siapa yang paling pantas untuk diajukan sebagai tuan rumah. Mungkin akan diputuskan pada 5-7 April 2018,” katanya.

Sementara itu Gubernur Irwandi Yusuf mengaku Aceh akan mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah PON 2021-2014 baik secara teknis maupun non teknis termasuk akan melakukan political will ke pemerintah pusat.

Kita akan sempurnakan lagi persiapannya teknisnya dan non teknis termasuk kita lobi presiden dan pemereintah pusat. Hal ini juga untuk meyakinkan pendukung yang sudah kita kantongi yaitu 27 provinsi yang mendukung,” katanya. []

sumber:http://www.acehtrend.co

jaringanpelajaraceh.com.Simeulue-Sebanyak 27 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Perikanan Simeulue Barat mengikuti praktik kerja industri (Prakerin) perdana di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee yang berada di Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

Kegiatan prakerin yang dilepas oleh Wakil Kepala SMKN Perikanan Simeulue Barat Bidang Kesiswaan, Indra Sahputra SPd bersama Ketua Program Keahlian, Zul Radmi SPi itu berlangsung selama 45 hari sejak 1 Maret-14 April 2018. Saat pelepasan, para siswa diterima oleh KepalaBPBAP Ujung Batee, Jalaluddin SPi MSi.

Jumat (2/3), Ketua Program Studi Keahlian Perikanan, Zul Radmi kepada Serambi,mengatakan bahwa kegiatan prakerin itu diikuti oleh taruna-taruni Kelas XI Bidang Industri Keahlian Perikanan. Mereka berangkat dari Simeulue ke Banda Aceh pada Senin, 26 Februari lalu. Selanjutnya diantar ke BPBAP Ujung Batee untuk mengikuti pendidikan.

Sementara Wakil Kepala SMKN Perikanan Simeulue Barat, Indra Sapuhtra mengatakan kegiatan prakerin merupakan program keahlian unggulan yang diterima siswa dengan fokus pada industri dunia usaha. Dia berharap para siswa mampu bersaing pada dunia kerja yang kreatif dan inovatif di masa depan.

Untuk diketahui, SMKN Perikanan Simeulue Barat merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Pulau Simeulue. Dengan dukungan positif dari pemerintah setempat, SMK itu diharapkan mampu memberikan pendidikan keahlian bidang perikanan.

sumber:Serambi Indonesia 

jaringanpelajaraceh.com.com-BIREUEN-Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Bireuen, Kamis (01/3/2018) mewisuda 114 sarjana dalam rapat senat terbuka di kampus tersebut di Desa Paya Lipah, Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan.

Ketua Panitia Wisuda, Dr Nazaruddin Abdullah MA kepada Serambinews.com mengatakan, mereka yang diwisuda lulusan Fakultas Syariah 46 orang terdiri atas 10 lulusan Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) dan 36 lulusan Program Studi Perbankan Syariah.

Selanjuntnya lulusan Fakultas Tarbiyah terdiri atas Prodi Pendidikan Agama Islam 50 orang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 14 orang, dan Prodi Bahasa Arab 4 orang. Dari jumlah wisudawan tersebut, 14 di antaranya lulus cumlaude.(*)

sumber:http://aceh.tribunnews.com/

Jaringanpelajaraceh.com-Belitung-Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (PAUD dan Dikmas) bukan lagi pendidikan alternatif. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah wajib menjalankan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan sebagai layanan dasar yang harus dirasakan masyarakat.

“Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, PAUD, serta pendidikan kesetaraan sebagai layanan dasar bagi masyarakat. Jadi nanti, anak-anak usia lima hingga enam tahun, harus difasilitasi untuk masuk PAUD,” kata Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Wartanto dalam Rapat Koordinasi Nasional PAUD dan Dikmas 2018 di Belitung Provinsi Bangka Belitung, Rabu (28/2/2018).

Wartanto mengingatkan bahwa jangan langsung memaksakan anak-anak PAUD belajar menulis dan membaca. “Pada usia tersebut syaraf motorik mereka baru berkembang, selain itu juga agar anak tidak merasa tertekan untuk belajar. Ketika masuk sekolah, anak tertekan, maka prestasinya akan menurun,” ujar Wartanto menambahkan.

Bagi anak usia sekolah, dari usia tujuh hingga delapan belas tahun yang tidak bersekolah atau tidak mengenyam pendidikan, sesuai PP SPM maka pemerintah daerah wajib menyediakan pendidikan kesetaraan. “Jadi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat bukan lagi pendidikan alternatif, namun pelayanan dasar,” tambah Sesditjen PAUD dan Dikmas.

Sesditjen PAUD dan Dikmas juga berharap agar pemerintah daerah yaitu pemerintah kabupaten/kota serta pengelola lembaga PAUD dan pendidikan masyarakat segera memenuhi standar pendidikan nasional dan terakreditasi sehingga memudahkan pelaksanaan SPM dan bantuan dari pemerintah pusat.

Pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah jelas. “Pemerintah pusat hanya menerbitkan pedoman dan peraturan seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK), termasuk juga Penguatan mutu, akreditasi, pembinaan dan pengawasan,” kata Wartanto.

Terkait dengan data pokok pendidikan (dapodik), Wartanto mengajak lembaga PAUD dan pendidikan masyarakat untuk mengisi data yang sesuai. Dengan mengisi data secara benar, bantuan bisa dialokasikan dengan baik.”Kami harap seluruh daerah segera mendorong dan membantu proses akreditasi, dapodik, dan NSPN, agar nanti pada 2018 saat SPM diberlakukan, semua berjalan tanpa ada persoalan berarti,” pungkas Sesditjen. (Nur Widiyanto)

Sumber :https://www.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Kemendikbud–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pegawasan obat dan makanan di satuan pendidikan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Satuan Pendidikan, yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dan Kepala BPOM Penny K. Lukito pada peringatan 17 Tahun Kiprah BPOM di Balai Kartini, Jakarta (28-02-2018).

Kerja sama antar dua lembaga ini adalah sebagai wujud komitmen bersama untuk mengawasi obat dan makanan, terutama jajanan di sekolah-sekolah. “Kita punya tanggungjawab untuk memberikan penyuluhan kepada semua sekolah, terutama di kantin sekolah-sekolah, dari makanan dan minuman yang kurang sehat. Ini sangat bagus dan akan kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk ikut berpartisipasi,” ujar Didik yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Badan POM menyampaikan bahwa dalam hal pengawasan makanan di sekolah, perangkat sekolah pun membutuhkan edukasi. “Pendampingan ini tidak hanya dilakukan Badan POM, tetapi juga Kemendikbud perlu terlibat,” ungkap Penny.

Edukasi yang akan dilakukan dalam kerangka kerja sama ini, antara lain, pengintegrasian kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan terkait keamanan obat dan makanan, serta pembinaan dan pemberdayaan peserta didik untuk menjadi Duta Keamanan Obat dan Makanan.

Dalam kesempatan yang sama Badan POM juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Sumber :www.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Bandung-Kemenag)Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan bahwa sudah saatnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mempersiapkan diri untuk mengembangkan pola perkuliahan yang berbasis teknologi informasi. Perkuliahan ini nantinya tidak mengandalkan tatap muka saja, tapi juga perkuliahan virtual dengan memanfaatkan teknologi.

“Ke depan kita tidak bisa mengandalkan perkuliahan tatap muka saja, dengan kecanggihan Teknologi Informasi (TI) mahasiswa bisa memanfaatkan TI untuk itu semua,” kata Nur Syam saat meresmikan gedung kampus Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati di Bandung, Rabu (28/02).

“Paling lambat pada tahun 2020, Kemenag sudah launching pendidikan berbasis teknologi informasi, dalam mencapai target internasionalisasi pendidikan,” ujar Nur Syam.

Menurut Nur Syam, internasionalisasi pendidikan yang berlangsung di banyak negara maju, menggunakan fasilitas kuliah virtual. Mahasiswa tidak harus datang dan duduk bertatapmuka dalam kelas, namun mereka bisa menggunakan teknologi informasi. Banyak perguruan tinggi di luar negeri yang absensi kehadiran tatap muka dalam kelasnya hanya 20 persen saja, sisanya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

“Ini sesuatu yang harus dilakukan,” ujar Nur Syam.

Bina Nusantara Univerasity misalnya, kata Nur Syam, sudah menggunakan pola 50 persen perkulihan dalam ruangan, 50 persen di luar ruangan. Diharapkan Nur Syam, ke depan PTKIN setelah membangun gedung, kiranya pada 2019 mulai merintis pendidikan jarak jauh, bukan kelas jauh. “Sekali lagi, bukan kelas jauh, tapi pendidikan jarak jauh,” tukas Nur Syam.

Akan hal ini, Nur Syam meminta PTKIN untuk menyiapkan para dosen dalam proses pembelajaran berbasis teknologi informasi. Perangkatnya dipersiapkan dan semua civitas akademika PTKIN harus melakukan persiapan. Termasuk juga melakukan revisi anggaran, kurikulum dan semua perangkatnya agar dapat berjalan dengan baik dalam menyongsong perubahan pendidikan.

“Paling lambat pada tahun 2020, Kemenag sudah launching pendidikan berbasis IT, dalam mencapai target internasionalisasi Pendidikan,” ulangnya.

Sekjen menambahkan bahwa kebijakan pendidikan ke depan akan mulai bergeser, dari  perluasan akses menuju peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Karenanya, pembenahan sarana prasarana juga harus dilengkapi dengan kelengkapan fasilitas pembelajaran yang modern.

Tahun ini, Kementerian Agama kembali menyalurkan dana bantuan pengembangan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedikitnya ada ada 34 PTKIN se-Indonesia yang akan menerima dana SBSN tahun ini dengan total anggaran mencapai 1,304 trilyun. Nur Syam berharap pemanfaatannya sudah diorientasikan dalam kerangka penyiapan PTKIN berbasis teknologi informasi

sumber:https://kemenag.go.id

.