slide

jaringanpelajaraceh.com Banda Aceh, – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbdupar) Aceh melalui UPTD Museum Aceh bersama sejumlah perpustakaan dan penerbitan menggelar Pameran Literasi Sejarah dan Budaya Aceh di Kompleks Museum Aceh, Banda Aceh.

Acara yang mengusung tema “Budaya Literasi Bangkitkan Generasi” ini resmi dibuka, Senin (1/8/2022). Kegiatan itu akan berlansung selama lima hari, berakhir Jumat, 5 Agustus 2022

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dalam sambutannya yang diwakili Kepala Disbudpar Aceh, Almuniza Kamal menyampaikan pameran ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Aceh, terutama generasi muda di Tanah Rencong.

“Kemajuan teknologi yang semakin canggih memunculkan kekhawatiran kurangnya budaya literasi kepada generasi muda khususnya Aceh. Ini menjadi tugas kita bersama, terutama orang tua sebagai penanggung jawab bagi generasi bangsa,” sebut Almuniza.

Ia menerangkan tingkat literasi yang rendah adalah kondisi darurat yang harus diatasi oleh semua pihak yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan dan kebudayaan.

Karena itu, Pemerintah Aceh melalui Disbudpar Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan budaya literasi melalui berbagai kegiatan edukatif.

“Museum Aceh merupakan salah satu lembaga edukasi yang berfungsi menjaga warisan sejarah dan budaya, memiliki andil memberi edukasi kepada masyarakat Aceh dengan membuat kegiatan pameran literasi seperti hari ini,” ujarnya.

Almuniza menuturkan, dengan berliterasi akan membuka cakrawala berpikir yang luas bagi seseorang, sehingga mampu meningkatkan SDM yang berkualitas.

“Semoga dengan terlaksananya Pameran Literasi Sejarah dan Budaya Aceh tahun 2022 oleh Museum Aceh ini dapat menumbuhkan minat membaca generasi kita, sehingga budaya literasi akan melekat kepada masyarakat Aceh,” ujarnya.

Pembukaan Pameran Literasi Sejarah dan Budaya Aceh 2022 diawali dengan penampilan seni kolaborasi pembacaan puisi dan hikayat dari grup Seueng Samlakoe.

Penampilan yang digawangi penghikayat Aceh, Medya Hus ini membawa kesyahduan bagi seluruh tamu undangan yang terdiri dari lintas instansi, sekolah, dan lembaga. 

Sumber: https://infopublik.id

jaringanpelajaraceh.com.JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menyatakan pendaftaran calon guru aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum dibuka.

Saat ini, Kemendikbud dan Panselnas tengah melakukan berbagai persiapan karena rekrutmen tahun ini masih dalam suasana pandemi. “Guru-guru honorer jangan terkecoh dengan informasi yang sumbernya bukan dari pemerintah,” kata Dirjen Iwan kepada JPNN.com, Minggu (14/3)
Informasi tersebut membuat guru-guru honorer di berbagai daerah panik karena berpikir tidak bisa ikut seleksi PPPK Tidak hanya itu, ada fakta banyak guru honorer yang berpikir ketika sudah masuk pembelajaran lewat sistem informasi manajemen untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan (SIM PKB), itu menandakan mereka telah mendaftar.

Informasi itu disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Honorer Guru dan Tendik Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Olivia Tambariki. “Makanya banyak yang panik dan berusaha masuk SIM PKB,” kata Olivia

Merespons hal itu, Dirjen GTK kembali menegaskan pembukaan pendaftaran akan diumumkan secara resmi oleh Panselnas

Dia juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada satu pun instansi yang sudah membuka rekrutmen ASN baik CPNS maupun PPPK. “Verifikasi validasi ijazah guru honorer masih dilakukan Kemendikbud, kok bisa ada informasi sudah ada pendaftaran,” ucap Iwan. Terpisah, Ketua Panselnas Bima Haria Wibisana menyampaikan pengumuman rekrutmen ASN secara resmi akan disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang dijadwalkan Maret ini.

Sementara untuk jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK, kata Bima, direncanakan dimulai Mei sampai Juni mendatang. “Seleksi tahap pertama guru PPPK Agustus, tahap kedua Oktober, dan ketiga Desember,” pungkas Bima.(esy/jpnn)

Sumber:https://www.jpnn.com

Jaringanpelajaraceh.com-Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencetuskan program reformasi pendidikan melalui sistem Merdeka Belanja. Program ini akan digulirkan tahun 2021.

Program Merdeka Belajar hadir setelah Nadiem melihat pendidikan bisa dikelola dengan sistem manajemen perusahaan, melalui insentif dan disinsentif. Tetapi produknya adalah manusia.

Very managerial. Seperti pabrik, call center, agent, bahkan gojek. Tapi ternyata produknya ini bukan seperti app. Ini salah. Ini produknya manusia/tingkat kompleksitasnya luar biasa,” papar Nadiem saat menjadi pembicara dalam Indonesia Millenial Summit 2020 seperti dikutip dari Youtube Kemendikbud, Senin (20/1/2020).
adiem optimistis melalui sistem Merdeka Belajar, pihaknya bisa melakukan lompatan besar lewat sistem pendidikan yang rencananya bakal dilaksanakan pada 2021.

Lewat sistem ini, 10% sampai 20% bisa lompat dan harapannya, dari situ akan bisa mempengaruhi para agent of change. Karena reformasi pendidikan gak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. People society harus berpartisipasi, perusahaan-perusahaan harus berpartisipasi,” tuturnya.

Dalam merancang Merdeka Belajar itu, kata Nadiem pihaknya sudah melakukan riset selama kurang lebih lima bulan. Dia melakukan wawancara kepada para pakar, guru-guru, kepala sekolah, mahasiswa, dan lain sebagainya.

Dari hasil riset itu, kata Nadiem, pihaknya banyak menemukan perspektif baru, di mana dalam benaknya dahulu, pendidikan bisa diperbaiki dengan melalui insentif, seperti bagaimana pabrik atau start-up bekerja.

Kenyataannya, lanjut Nadiem, cara pemberian insentif dan disinsentif tersebut, menurut dia tidak bisa dilakukan di bidang pendidikan.

pendidikan penuh dengan kompleksitas manusia. Tidak bisa dengan approach yang sama. Satu hal yang saya sadari, ternyata banyak sekolah-sekolah yang terbaik, yang justru datang dari sekolah non formal,” kata Nadiem.

Jadi, Merdeka Belajar adalah call to action untuk masyarakat, untuk guru, sekolah, orang tua, agar bisa meredefinisi bagaimana kultur itu berkembang dengan sangat cepat. Untuk merdekakan pendidikan, semuanya harus terlibat,” jelas Nadiem.

Sumber:https://www.cnbcindonesia.com

irjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan kemitraan antara Kemendikbud dalam konferensi pers kemitraan Kemendikbud dan Netflix di Jakarta.

Jaringanpelajaraceh.com-Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan mengalami perubahan struktur di era Kemendikbud Nadiem Makarim. Perubahan struktur dan nomenklatur ini tertuang dalam Permendikbud No 45 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini secara langsung merubah struktur dan nomenklatur di lingkungan Ditjen Kebudayaan menjadi lima direktorat, di antaranya: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Sempat timbulkan kekhawatiran Hilangnya beberapa direktorat, salah satunya Direktorat Seni dan Sejarah, menjadi diskusi hangat di komunitas seni, budaya dan sejarah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan menghilangkan budaya konvensional dan tradisional.

Pengamat Seni dan Budaya, Suhendi Apriyanto menyampaikan keresahan hilangnya Direktorat Kesenian. Pasalnya, direktotat tersebut menjadi tempat bernaung para pelaku seni. Padahal, harapan komunitas seni, budaya dan sejarah menurut Suhendi Dirjen Kebudayaan akan “naik kelas” menjadi Kementerian Kebudayaan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, selama ini Direktorat Kesenian memfasilitasi seluruh hal terkait seni budaya di Indonesia. Begitu pula Direktorat Sejarah. Adanya perubahan itu Suhendi menilai kebijakan ini berbeda dengan harapan dan semangat para pelaku seni dan budaya. “Baiknya tinjau ulang, karena akan berdampak pada arah Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menganut empat prinsip yakni pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan sektor kebudayaan daerah,” tegas Suhendi. Ia menambahkan, “Jika rumah besar itu ditiadakan, sama artinya aktivitas dan penanganan salah satu sub sektor kebudayaan menjadi dilemahkan dan juga kemunduran bukan kemajuan.” Masih sejalan UU dan adaptasi perkembangan Menanggapi hal tersebut,

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid angkat bicara. Menurutnya perubahan unit kerja yang dipimpinnya masih mengikuti Undang-Undang No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini, menurut Hilmar juga mengacu pada dokumen Visi Misi Presiden Joko Widodo halaman 21 tentang Seni Budaya.

Penulis Yohanes Enggar Harususilo | Editor Yohanes Enggar Harususilo Kata Hilmar sejak puluhan tahun, keragaman budaya dikelola pemerintah berdasarkan objek dengan prosesnya sendiri-sendiri. Dengan nomenklatur baru diharapkan proses menjadi hal utama dengan tidak mengabaikan seluruh objek-objek kebudayaan baik bersifat kebendaan maupun takbenda.

“Sebenarnya tidak ada yang dihilangkan, justru dengan nomenklatur baru seluruh unsur kebudayaan akan dikelola dengan proses yang mengacu pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan,” jelas Hilmar Farid. Hilmar menambahkan, pelestarian kebudayaan itu meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Selain menjalankan amanah Undang-Undang, ujarnya, nomenklatur baru juga menyikapi perkembangan jaman dengan adanya direktorat yang menangani perfilman, musik dan media baru.

sumber :https://twitter.com/search?q=pendidikan%20dan%20budaya&src=typed_query

www.jaringanpelajaraceh.com-Dalam rangka menyiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0 serta memenuhi Nawa Cita ketiga, yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan program Digitalisasi Sekolah. Alokasi dana pengembangan program tersebut disiapkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan program digitalisasi sekolah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan sumber daya manusia menyongsong revolusi industri 4.0. Presiden meminta semua Menteri untuk memberikan perhatian terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar mendapatkan fasilitas-fasilitas pembangunan termasuk di bidang pendidikan.

“Dua tahun yang lalu, Bapak Presiden Jokowi memberikan arahan supaya segera merealisasikan penggunaan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk mempercepat akses pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah pinggiran,” terang Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menurut Mendikbud, salah satu tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah akses pendidikan di daerah pinggiran, pendidikan karakter, dan perkembangan teknologi yang harus diimbangi keahlian dan kemampuan.

“Oleh karena itu, untuk mempercepat dan meningkatkan akses (pendidikan) yang belum merata itu, kita akan bangun mulai dari pinggiran dulu melalui digitalisasi sekolah,” ujar Mendikbud.

Pada tahun 2019, pengalokasian dana BOS sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Selain alokasi dana BOS regular, juga disediakan dana BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp2,85 triliun. Serta disiapkan juga dana BOS Kinerja sebesar Rp1,49 triliun, yang dialokasikan untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Petunjuk teknis mengenai penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diatur melalui Peraturan Mendikbud Nomor 31 Tahun 2019. Sementara

Sebagai langkah awal, program Digitalisasi Sekolah akan direalisasikan kepada 31.387 sekolah melalui BOS Afirmasi dan 5.987 sekolah melalui BOS Kinerja. Melalui program ini, Pemerintah akan memberikan sarana pembelajaran di sekolah berupa komputer tablet kepada 1.753.000 siswa kelas VI, kelas VII, dan kelas X di seluruh Indonesia, khususnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. “Tahun depan kalau bisa diperbanyak, bisa sepuluh kali lipat, dan kita ambilkan dananya bukan hanya dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Dengan begitu digitalisasi sekolah bisa berjalan secepat mungkin,” terang Mendikbud.

Untuk memastikan penggunaan sarana pembelajaran berfungsi dengan baik, Kemendikbud bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah. “Untuk jaringan internet, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan untuk penyediaan listrik, Kementerian ESDM sudah menyanggupi untuk menyediakan pembangkit (listrik) tenaga surya,” terang Muhadjir.

Terobosan Penyediaan Akses Pendidikan Bermutu di 3T

Program Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah proses belajar mengajar.

“Guru dan siswa makin mudah mengakses bahan ajar. Guru, siswa kepala sekolah dan unsur pendidikan juga bisa mengaksesnya. Selain itu, komunitas guru bisa bekerja sama membuat materi bahan ajar digital, membuat tes ujian harian secara bersama-sama, baik di luar jaringan atau offline maupun dalam jaringan atau online,” tutur Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Didik Suhardi yang juga selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebagai langkah awal, Kemendikbud telah meluncurkan program Digitalisasi Sekolah di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 September 2019. Pada kesempatan ini, Mendikbud membagikan komputer tablet kepada 1.142 siswa yang terdiri dari 508 siswa kelas 6, 303 siswa kelas VII, dan 331 kelas X. Komputer tablet yang dibagikan telah diisi dengan buku elektronik dan aplikasi Rumah Belajar yang dapat digunakan untuk mengakses materi dengan atau tanpa jaringan Internet.

“Pemberian tablet untuk siswa bertujuan agar para siswa mudah membawanya, paling ringan, aplikasinya mudah untuk di-update, serta paling mudah untuk dimodifikasi. Para siswa dapat dengan mudah menonton video pembelajaran melalui tablet,” terang Didik Suhardi.

Selain komputer tablet yang akan digunakan oleh masing-masing siswa, setiap sekolah juga akan menerima satu unit PC server, satu unit laptop, harddisk, router, LCD, dan speaker. “Nanti penggunaanya untuk siswa kelas VI, kelas VII dan kelas X. tapi sifatnya dipinjamkan, jadi tidak boleh dibawa pulang ke rumah,” terang Didik Suhardi.

Proses pengadaan komputer tablet dapat dilakukan secara langsung dan mandiri oleh sekolah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tanpa perlu melakukan lelang Pengadaan Barang. Sesjen Kemendikbud mengimbau agar para Kepala Dinas Pendidikan dapat aktif memberikan pembinaan kepada para Kepala Sekolah. ”Juga, mengawasi sekolah agar betul-betul memberikan peralatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai membeli yang tidak diperlukan,” ungkapnya.

Program digitalisasi sekolah yang diluncurkan Kemendikbud, tidak akan menghilangkan proses pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran dengan tatap muka antara guru dan siswa di kelas tetap penting dan tidak tergantikan, dan akan diperkaya dengan konten-konten digital.

“Sekali lagi dengan digulirkannya platform digital ini bukan berarti proses belajar konvensional tidak berlaku, tetapi tetap penting. Karena tatap muka antara siswa dengan guru masih menjadi cara yang paling baik. Cara yang paling tepat untuk mendidik anak terutama dalam rangka membentuk karakter siswa,” jelas Mendikbud.

Peningkatan Kapasitas Guru di Era 4.0

Program digitalisasi sekolah akan didukung dan ditindaklanjuti dengan peningkatan kompetensi guru, khususnya di bidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini karena guru merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan program digitalisasi sekolah untuk mempercepat terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

“Kunci berhasil atau tidaknya program digitalisasi sekolah ada pada guru. Jadi kompetensi guru harus baik. Guru harus belajar tiap hari baik bersama instruktur, belajar sendiri, ataupun belajar dengan koleganya dalam asosiasi guru,” tutur Mendikbud.

Menurut Mendikbud, peran guru di era revolusi industri 4.0 semakin penting dan vital. “Guru tidak hanya mengajar, namun sekarang guru harus menguasai sumber-sumber dimana anak-anak bisa belajar. Anak-anak bisa belajar dari mana saja, dan guru mengarahkan,” kata Muhadjir Effendy. Dengan kata lain guru berfungsi sebagai penghubung sumber belajar atau resource linker.

Guru juga berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. “Peran guru memfasilitasi, mencari narasumber yang relevan, siswa harus belajar dengan siapa, kemudian memerlukan fasilitas apa,” ujar Muhadjir Effendy.

Selain itu, peran guru yang juga sangat penting adalah sebagai penjaga gawang informasi atau gate keeper. “Informasi mana yang membahayakan harus dibendung oleh guru. Ancaman kita semakin lama sangat besar, pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” imbuh Mendikbud.

Oleh karena itu, guru harus terus meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Mulai sekarang saya mohon kepada guru untuk mulai mempelajari dan menguasai materi yang tersedia di portal Kemendikbud, khususnya yang ada di dalam platform Rumah Belajar. Itu gratis tidak perlu membayar,” pesan Mendikbud. (*)

sumber:https://www.kemdikbud.go.id

Bupati Pidie, Roni Ahmad menerima piala juara umum sebagai Kabupaten Berprestasi dan Berinovasi bidang pendidikan, Selasa (8/10/2019) malam di Banda Aceh.

Penghargaan itu diserahkan Pemerintah Aceh diwakili oleh Asisten I Setdakab Aceh, Dr M Jafar SH Mhum pada Resepsi Hardikda ke 60 di Hotel Regina, Banda Aceh.

Penyerahan piala juara tersebut, Bupati Pidie Abusyik juga didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pidie, H Idhami SSos MSi.

“Kami sangat terharu dan menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga Kabupaten Pidie meraih juara umum,” kata Idhami.

Sementara, Kabag Humas Setdakab Pidie, Muhammad Fadhil menginformasikan ada tiga poin Kabupaten Pidie meraih juara.

Pertama sekolah memiliki satuan pendidikan yang berprestasi dan inovatif adalah SMP Unggul YPPU Sigli dan SD Negeri 5 Sigli.

Selanjutnya Kategori Komite sekolah berprestasi adalah SMP Negeri 1 Mutiara.

“Atas prestasi ini Abusyik sangat senang dan meminta ini menjadi acuan peningkatan untuk sekolah lain,” kata Kabag Humas Setdakab Pidie, Muhammad Fadhil mewakili Bupati Pidie, Roni Ahmad atau Abusyik. (*)

//aceh.tribunnews.com/2019/10/09/abusyik-terima-penghargaan-kabupaten-pidie-juara-umum-pendidikan-berprestasi-dan-inovasi-se-aceh.

Rahmah Abdullah

JARINGANPELAJARACEH.COM Penghargaan Insan Pendidikan memang layak diberikan kepada Rahmah Abdullah SH. Istri Bupati Aceh Besar Mawardi Ali ini memang dikenal luas di kalangan insan pendidikan kabupaten ini. Rahmah kerap membagikan ide-idenya untuk memajukan pendidikan, terutama bagi anak usia dini. Salah satu prestasi Rahmah Abdullah adalah Juara III Umi PAUD tingkat Provinsi Aceh tahun 2018.

Penghargaan Insan Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar ini diberikan kepada Rahmah Abdullah SH pada malam anugerah Insan Pendidikan tahun 2019 di Aula SMK Al Mubarkeya, Sabtu malam 7 September 2019 lalu. Acara ini merupakan rangkaian dari Hardikda Ke 60 di Aceh Besar.

Perempuan kelahiran Meunasah Deyah tanggal 6 April 1976 ini merupakan jebolan S1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada tahun 2001, Rahmah dipersunting oleh Ir Mawardi Ali, pria kelahiran Siem, Darussalam, Aceh Besar, 2 Januari 1969.

Rahmah dan Mawardi yang saat ini tinggal di Desa Meunasah Baro Kecamatan Ingin Jaya, kini telah dikaruniai tujuh orang buah hati. Putra pertama, kedua, dan ketiga mereka yaitu Maulana Akbar, Ahmad Ghafari, dan Zakiyal Fahmi saat ini menempuh pendidikan di dayah/sekolah berasrama (boarding school).

Tiga lainnya masih duduk di tingkat sekolah dasar yaitu, Muhammad Ali Assidiqi, Rizki Mubarak, dan M Arif Hidayat. Sementara si bungsu, Syahrul Ridha masih belajar di PAUD.

Bisa dibayangkan betapa sibuknya Rahmah mengurus tujuh buah hati yang semuanya laki-laki. Tapi, Rahmah bisa menjalani semua itu dengan baik. Bahkan, si sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Rahmah masih bisa membagi waktu untuk mengurus tugas sebagai istri bupati dengan jabatan yang melekat, seperti Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar, Ketua Dekrasda, dan Bunda PAUD.

Hebatnya lagi, di sela-sela semua kesibukan itu, Rahmah masih bisa berkontribusi, memberi saran dan masukan dalam memajukan pendidikan di Aceh Besar. “Betapa pun sibuknya kita, kodrat sebagai ibu rumah tangga (IRT) jangan pernah kita lupakan,” ungkap Rahmah ketika Serambi menanyakan kiatnya membagikan waktu.

Menurutnya, semua tugas-tugas itu ia jalani dengan tulus ikhlas sebagai pengabdian kepada suami serta masyarakat yang dipimpin oleh suaminya. Ia telah terlatih menjalani tugas itu, semenjak suaminya Mawardi Ali mulai mengukir karir politiknya sebagai anggota DPRK Aceh Besar periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Setelahnya, Rahmah kembali menjalani pengabdian ke jenjang lebih tinggi, mendampingi suaminya sebagai Anggota DPR Aceh periode 2009-2014 dan 2014-2016. Maka, ketika suaminya terpilih sebagai Bupati Aceh Besar pada Pilkada 2017, Rahmah sudah benar-benar siap untuk memberikan pengabdiannya, terutama di bidang pendidikan bagi ibu-ibu dan anak-anak usia dini.

Sumber: https://aceh.tribunnews.com

JARINGANPELAJARACEH.COM SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie meninggal dunia.

https://www.jaringanpelajaraceh.com-Pemerintah Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar menggelar Pelatihan Kompetensi Guru SD/SMP PJOK Akt 3 di wism Atlit, Kota Jantho, selasa (10/09/2019).

Kadisdikbud Aceh Besar, Dr. Silahuddin, M.Ag., membuka secara resmi pelatihan didampingi Kasi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud, Cut Jarita Susanti, S.Pd.

Dalam pembukaannya Kadisdikbud menyampaikan, guru olahraga harus menjadi contoh yang baik kepada peserta didik dan kepada guru-guru lain.

Dalam tamsilnya ia menemyebutkan “guru PJOK bek jok bola bak aneuk mit wate jem olahraga lheuh nyan jak jep kupi” (Jangan kasih bola kepada anak-anak diwaktu jam olahraga kemudian guru ngopi).

Ia menegaskan, trend demikian tidak boleh dilanjutkan karena tidak ada dalam konsep pendidikan. Maka harapan kami kepada guru PJOK untuk mengubah pola yang tidak baik tersebut dengan pola-pola yang baik dan bijaksana dalam proses pembelajaran, terutama saat mata pelajaran Olahraga dan Jasmani.

Pelatihan kompetensi guru SD/SMP PJOK Akt 3 berjumlah 70 peserta se-Aceh Besar, sebelumnya Akt 1/2 telah sukses mengikuti pelatihan yang juga digelar diwisma atlit, Kota Jantho.

Cut Jarita Susanti, S.Pd., selaku panitia pelaksana menyampaikan 70 peserta yang mengikuti pelatihan pada Akt 3 adalah guru PJOK se-Aceh Besar.

Kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan hingga akhir, tidak dibolehkan bolos atau absen saat jam materi. Narasumber pada pelatihan Akt 3 juga perwakilan dari P4TK Medan”, sebutnya.

Anggaran pelatihan kompetensi guru SD/SMP PJOK Akt 1-3 yang digelar diwisma atlit kota jantho bersumber dari Otsus tahun 2019

Sumber:https://disdikbudacehbesar.org