close

Redaksi

Berita TerkiniPengumuman

Idul Adha, Sekolah Libur Seminggu

by Redaksi on

1k 

Mulai 14-19 Oktober

BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menetapkan libur sekolah menyambut hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah 1434 H bertepatan dengan 15 Oktober 2013, selama satu minggu mulai 14 hingga 19 Oktober. Para siswa dijadwalkan kembali masuk sekolah pada Senin 21 Oktober.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Banda Aceh, Syaridin MPd menjawab Serambi, Rabu (9/10). Dikatakan, sesuai kalender pendidikan nasional, libur sekolah dimulai H-2 (dua hari sebelum) ditambah tiga hari setelah hari raya yang merupakan hari Tasyrik.

Namun demikian, tambahnya, meski sudah dinyatakan libur, sejumlah sekolah di Banda Aceh pada tiga hari Tasyrik tersebut, akan tetap buka antara hari kedua dan ketiga Idul Adha. Namun, sekolah dibuka bukan untuk aktivitas belajar mengajar, melanikan untuk pelaksanaan kurban.

“Para siswa hanya datang untuk melihat pelaksanaan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim dan Ismail as di sekolah masing-masing sebagian bagian dari praktek ibadah,” kata Syaridin.

Sedangkan menyangkut jadwal kurban di sekolah-sekolah, Syaridin mengatakan rata-rata pelaksanaannya pada Rabu atau Kamis (16-17/10). “Yang jelas, pada hari Selasa yang merupakan hari raya Idul Adha, belum ada laporan ada sekolah yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban,” ujar Syaridin.

Menjawab Serambi tentang jumlah hewan kurban yang disembelih di sekolah-sekolah pada hari raya kurban tahun ini, Kadisdikpora Banda Aceh itu mengatakan belum bisa memastikan jumlahnya. “Sampai saat ini kami belum menerima data yang valid. Jumlahnya masih akan terus bertambah,” ujar Syaridin.

Sementara itu, Kabag Humas Setdako Banda Aceh, Drs Marwan Jalil mengatakan, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) non-guru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, hari libur Idul Adha merujuk pada Surat Keputusan dan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang penetapan dan penambahan libur Idul Adha 1434 H.

Sesuai surat keputusan dan surat edaran Gubernur, kata Marwan, libur Idul Adha ditetapkan selama dua hari, yaitu 15 dan 16 Oktober 2013. Selain itu, hari libur pada 16 Oktober harus diganti dengan masuk kerja pada Sabtu, 19 Oktober.

“Untuk libur sekolah memang ada pengecualian, tapi untuk PNS non-guru libur Idul Adha merujuk pada Surat Keputusan dan Surat Edaran Gubernur,” demikian Marwan Jalil.(http://aceh.tribunnews.com)

Pengumuman

Program Bantuan Siswa Miskin Diperpanjang

by Redaksi on

Pemerintah memperpanjang pendaftaran bagi masyarakat yang akan mengajukan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) hingga akhir November 2013 dari sebelumnya ditutup pada 13 September. Perpanjangan tersebut untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada rumah tangga miskin pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) yang memiliki anak usia sekolah agar mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Untuk itu, pihak sekolah diminta menerima pendaftar dengan membuat rekapitulasi pendaftar dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama setempat. Siswa calon penerima BSM di luar mekanisme KPS ini setidaknya harus memenuhi salah satu dari syarat berikut yaitu orangtua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu atau yatim piatu, atau siswa berasal dari korban musibah, memiliki kelainan fisik yang berasal dari keluarga miskin atau memiliki tiga saudara yang berusia di bawah 18 tahun. bila pihak sekolah ataupun madrasah menolak orang tua siswa miskin dapat melaporkan kepada pihak Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat atau melalui mekanisme LAPOR! SMS 1708 dengan mengetik: KPS (spasi) Nomor KPS (spasi) isi aduan. Selain itu dapat juga melalui website www.lapor.ukp.go.id. sumber : Antara

Pengumuman

Kabupaten Bisa Laksanakan Kurikulum 2013 Secara Mandiri dengan Catatan

by Redaksi on

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim, menyampaikan dua materi di luar ujian nasional pada penutupan konvensi UN, yaitu kurikulum 2013 dan bantuan siswa miskin (BSM).

Tentang kurikulum 2013 Musliar mengatakan, Kemdikbud membuka kesempatan kepada kabupaten/kota yang ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri.

Saat ini terdapat 6.326 sekolah sasaran yang melaksanakan kurikulum 2013 dengan biaya dari pemerintah pusat. Guru-guru di sekolah-sekolah tersebut telah dilatih oleh instruktur nasional sebelum tahun pelajaran dimulai. Untuk itu, kata Musliar, bagi kabupaten yang ingin menerapkan kurikulum 2013 secara mandiri, guru-gurunya harus dilatih dari pelatih atau instruktur yang telah disiapkan.

Sedangkan untuk BSM, Wamendik menghimbau kepada seluruh peserta konvensi UN yang terdiri dari pegiat di dunia pendidikan agar ikut menyosialisasikan BSM kepada masyarakat. Karena hingga 17 September, penyerapan dana BSM baru 21 persen.

Pola penyaluran BSM tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini pemberian BSM dilakukan langsung kepada orang tua yang memiliki kartu penjaminan sosial (KPS).

Hingga 17 September, penyerapan dana BSM baru 21 persen. Dari dana yang disiapkan Rp 7 triliun untuk BSM, baru lebih kurang Rp 2 triliun yang terserap. Padahal, jika BSM ini dapat tersalurkan dengan baik akan sangat membantu keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan meningkatkan angka partisipasi kasar siswa yang bersekolah.

sumber : Kemdikbud

Pengumuman

Ini Dia 27 Poin Hasil Konvensi UN

by Redaksi on

Konvesi Ujian Nasional (UN) yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-27 September 2013 menyepakati bahwa UN tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu lulusan sekolah sehingga mutu peserta didik bersaing baik di dalam negeri, regional, dan internasional.

Peningkatan mutu ini dapat dicapai dengan 27 poin yang dirumuskan dalam Konvensi UN:
1. Pencapaian mutu sekolah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan dan peningkatan standar secara berkala.
2. Diadakannya UN mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam peraturan perudang-undangan yang berlaku.
3. Keberagaman kualitas sekolah di Indonesia memerlukan standar yang berlaku secara nasional yang pencapaiannya diukur melalui UN.
4. UN mampu memberikan informasi pencapaian kompetensi sampai dengan ke tingkat sekolah dalam perbandingannya antar waktu, antar sekolah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga dengan demikian dapat lebih tepat sasaran.
5. Hasil UN dapat digunakan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Hasil UN tingkat SMA dapat digunakan untuk pemetaan dan pembinaan.
6. Untuk menjamin krediilitasnya, maka UN harus diselengarakan secara institusional dan profesional oleh suatu lembaga independen, pencapaiannya dikembangkan melalui roadmap secara bertahap. Sebelum terbentuknya badan independen yang dimaksud, peran pemerintah pusat dalam hal ini meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) penyelengaraan UN meliputi:
a. Penyusunan UN, pembuatan soal dengan melibatkan pendidik dan para ahli di bidangnya.
b. Mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, jumlah paket soal adalah 20 dengan tingkat kesukaran setara.
c. penyiapan bahan ujian mengikuti tahapan dan prosedur pengembangan standar, termasuk di dalamnya kisi-kisi penulisan soal, telaah, uji   coba, analisis butir dan perakitan.
7. Pengandaan dan distribusi soal dilaksanakan provinsi dengan pengawasan pemerintah pusat dan perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta.
8. Keberhasilan peran pemerintah pusat (seperti yang dimaksud butir ke tujuh) dan dukungan dari lembaga terkait. Yaitu DPR, Kementerian Keuangan, dan kepolisian. Ketika ada force major, penundaan pelaksanaan UN harus dilakukan secara nasional.
9. Panitia penyelenggaraan UN terdiri dari panitia penyelenggara tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
10. Peran perguruan tinggi negeri dan swasta dalam UN meliputi pengawasan percetakan dan distribusi soal UN dari pendidikan dasar.
11. Peran provinsi, dinas pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam UN meliputi penyiapan bahan, pelaksanaan, termasuk distribusi UN, penggandaan, pemindaian dan skoring.
12. Peran kabupaten/kota dalam UN meliputi distribusi dari satuan pendidikan, pemindaian dan peran satuan pendidikan dalam UN meliputi penyiapan biodata peserta didik, penentuan calon pengawas ruang ujian dan pegawasan di ruang ujian.
13. Peningkatan kredibilitas dan aksesibilitas UN dilakukan dengan cara peningkatan koordinasi pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi negeri dan swasta, satuan pendidikan negeri dan swasta dalam UN.
Pendekatan sanksi hukum yang tegas akan dielaborasi tergantung kesalahan yang dilakukan.
14. Pelaksanaan UN ke depan dilakukan melalui penjaminan aksesibilitas, kredibilitas dan akuntabilitas.
15. Pembentukan lembaga mandiri profesional yang memiliki otoritas yang rintisan sistemnya melalui roadmap.
16. Dalam penentuan kelulusan penggabungan nilai UN tetap pada komposisi 60-40 persen. Batas kelulusan standar nasional dari tahun ke tahun dinaikkan secara bertahap.
17. Konstruksi soal UN terus menerus ditingkatkan sehingga dapat mengukur kemampuan peserta didik pada ranah kognitif yang lebih tinggi, kemampuan pada ranah afektif, kemampuan psikomotorik dan interaktif.
18. Sasaran komposisi penggabungan nilai pada nilai kelulusan UN adalah 100 persen nilai UN dan 100 persen nilai sekolah dengan ketentuan bahwa semua peserta didik harus lulus di kedua nilai tersebut untuk dapat dinyatakan lulus pada jenjag penddidikan yang diikutinya. Sasaran ini akan dapat dicapai paling lama 5 tahun dengan pemenuhan delapan standar pendidikan.
19. Pada penentuan kelulusan di tingkat sekolah, nilai rapor diberi nilai yang lebih tinggi dari UN dengan komposisi 70:30 yang diiringi dengan peningkatan kapasitas guru, terutama di bidang penilaian. Hal ini didasari pada nilai rapor merupaan hasil pengamatan berkesinambungan selama peserta didk mengikuti pendidikan pada jejang yang diikutinya.
20. Nilai tiap semester pada sekolah dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi, serta ke Kementerian Agama melalui LPMP.
21. Pengawasan dan pengamanan bahan ujian dilakukan dengan cara:
a. Pengawasan dalam penyusunan kisi-kisi yang dilakukan pusat.
b. Perakitan paket soal diawasi BSNP.
c. Serah terima master soal diselenggarakan penyelenggara pusat ke provinsi disaksikan perguruan tinggi negeri dan swasta, kepolisian dan   kanwil.
d. Selama master soal belum dicetak, pengamanan dan pengawasan menjadi tanggung jawab kepolisian.
22. Pengelolaan data peserta UN dilakukan dengan cara:
a. Pengamanan nilai rapor dikirim setiap semester kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.
b. Pemerintah menetapkan dan menjalankan ketentuan serta sanksi yang tegas kepada dinas pendidikan yang  tidak mengirimkan nilai rapor calon peserta UN sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Pemerintah menetapkan batas waktu penyerahan data UN dan nilai rapor.
d. Pengiriman nilai rapor dilakukan secara online. Bagi sekolah yang belum memiliki data online akan dipertimbangkan pada era    berikutnya. Akan ada penyesuaian agar online bisa dilakukan pada sekolah tersebut.
23. Penggandaan dan distribusi soal dilakukan berpegang pada penanggung jawab dan pengisian UN yang diawasi pusat, serta pengawasan dilakukan oleh perguruan tinggi.
Naskah soal UN disimpan di tempat yang dapat dijamin keamanannya untuk hindari kebocoran soal di daerah terpencil maka bahan UN diberikan lebih awal dan dijaga ketat oleh aparat keamanan perguruan tinggi.
24. Pengawasan pada saat UN akan berpegang pada:
a. Pengawas pelaksanaan UN di satuan pendidikan akan diawasi perguruan tinggi, dewan pendidikan dan LPMP.
b. Pengawas ruang ujian dilakukan secara silang oleh guru.
c. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas ruang ujian ditetapkan oleh perguruan tinggi yang berkorodinasi dengan dinas pendidikan.
d. Aparat kepolisian saat pelaksanaan pengawasan tidak menggunakan pakaian dinas.
e. Pengawas ruang yang melakukan pelanggaran wajib dikenakan sanksi.
25. Pengolahan data hasil ujian akan mempertimbangkan:
a. Pemindaian SMA yang dilakukan oleh perguruan tinggi, SMP oleh dinas provinsi, dan sekolah dasar oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan batuan polisi.
b. Penskoran hasil UN dilakukan oleh penyelengara pusat yang diawasi BSNP.
c. Validasi nilai sekolah dilakukan oleh penyelenggara pusat dan diawasi BSNP.
26. Salah satu fungsi penting UN adalah untuk pemetaan, maka dari itu Kemdikbud segera melakukan analisis hasil UN dan didistribusikan ke semua provinsi di seluruh Indonesia dengan meminta kepada semua pihak untuk menggunakannya sebagai rujukan utama pengembangan pedidikan.
27. Perlu disusun pos penyelenggaraan UN yang komprehensif sebagai pedoman penyelenggaran nasional.

 

Berita Terkini

Wakil Bupati Aceh Jaya buka pelatihan sekolah

by Redaksi on
Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Maulidi didampingi kakankemenag H.M. Daud Pakeh (kanan) dan Mukhlis Hamid
Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Maulidi didampingi kakankemenag H.M. Daud Pakeh (kanan) dan Mukhlis Hamid

WAKIL Bupati Aceh Jaya, Teungku Maulidi secara resmi membuka pelatihan pembelajaran dan MBS untuk 25 Sekolah yang terdiri dari 17 SD/MI dan 8 SMP/MTs di SMPN 1 Calang hari ini Selasa 8 Oktober 2013.

355 orang peserta yang berasal  dari unsur guru, kepala sekolah, komite serta pengawas, akan mendapatkan pelatihan secara bergelombang hingga  2 November 2013 mendatang.

Dalam sambutannya, Wabup yang didampingi oleh Disdikpora dan Kemenag, menegaskan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru sebagai seorang pengajar.

“Kami harapkan semua peserta mengikuti secara serius pelatihan ini, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dalam mengajar dan dapat menerapkannya kembali pada anak didik kita di sekolah,” ujarnya.

Secara khusus, ia mengingatkan generasi mendatang di Aceh Jaya berada di tangan para guru.

“Bapak dan ibu guru, masa depan anak-anak Aceh Jaya berada di tangan bapak dan ibu guru, maka oleh itu implementasikan hasil latihan ini secara sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas dalam mengajar, sehingga masa depan mereka lebih cerdas, unggul dan mampu bersaing,” ujarnya.

Senada dengan wakil bupati, Kakankemenag Aceh Jaya, H. M. Daud Pakeh, berharap adanya perubahan di madrasah setelah guru-guru mengikuti pelatihan.

“Kami berharap dengan adanya pelatihan ini maka ada perubahan proses belajar dan mengajar di madrasah terutama untuk peningkatan mutu pendidikan yang masih tertinggal. Guru diharapkan dapat menjadi duta-duta yang membawa perubahan ke depan,” katanya.

Kegiatan yang difasilitasi oleh USAID PRIORITAS tersebut akan berlangsung secara bergelombang di SMPN 1 Calang. Para guru dan kepala sekolah akan memperoleh berbagai materi Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) untuk tingkat SD/MI dan Pembelajaran Kontekstual untuk tingkat SMP/MTs yang merujuk pada Kurikulum 2013.

Peserta juga akan melakukan praktik yang baik langsung ke SD/MI atau SMP/MTs yang akan dipilih saat pelatihan. Selain pembelajaran,  akan dilatih juga tentang Manajemen Sekolah selama 3 hari yang akan melibatkan Komite Sekolah dan Pengawas.

Keseluruhan kegiatan pelatihan tersebut akan dipandu oleh Fasilitator Daerah (Fasda) yang berjumlah 26 orang (12 Fasda SD/MI dan 14 Fasda SMP/MTs). Para Fasda adalah guru, kepala sekolah dan pengawas pilihan yang berasal dari Aceh Jaya.[http://www.atjehpost.com] 

Berita Terkini

Pelajar SMA Singkil Utara Unjuk Rasa

by Redaksi on
Pelajar SMA Singkil Utara Unjuk Rasa
Siswa SMA Negeri 1 Singkil Utara, berunjuk rasa ke Dinas Pendidikan Aceh Singkil, menuntut pembatal mutasi terhadap kepala sekolah mereka, Senin (7/10)
  

* Tuntut Mutasi Kepsek Dibatalkan

SINGKIL – Ratusan pelajaran SMA Negeri 1 Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, melakukan unjuk rasa ke Dinas Pendidikan setempat, Senin (7/10). Siswa menuntut kepala sekolah SMA Singkil Utara, Asdi yang diganti Sugiarto dalam mutasi, Jumat (4/10) lalu oleh Bupati Safriadi, dikembalikan ke SMA tersebut. Siswa menyatakan akan mogok belajar sampai tuntutannya dipenuhi.

Mengenakan seragam putih-putih, siswa datang menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor sambil membawa spanduk serta poster berisi tuntutan. “Kembalikan Pak Asdi! Kami mogok belajar sampai Pak Asdi kembali menjadi kepala sekolah kami,” kata Khairul, orator pengunjuk rasa yang disambut terikan siswa lainnya.

Orator lainnya, Indra menyatakan, siswa menginginkan Asdi tetap menjadi kepala sekolah  lantaran sudah terbukti mampu meningkatkan prestasi SMA Singkil Utara.

Di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Yusfit Helmi dan Asiten I Setdakab Hermanto yang menumui siswa, Indra mengisahkan, dirinya mampu menjadi atlet lari jarak jauh berkat motivasi dan dukungan Kepala Sekolah Asdi. “Beliau mampu memotivasi kami belajar dan mengukir prestasi,” ujarnya.

Lain lagi dengan Ramika, siswi kelas tiga sekolah tersebut. Sambil berderai air mata dan suara terbata-bata ia membacakan satu persatu rasa cinta serta segala curahan perasaan para siswa kepada sang kepala sekolah yang ditulis di poster.

Sosok Asdi menjadi idola, sehingga siswa sangat terpukul dan merasa kehilangan begitu mengetahui ang Kepsek dimutasi. “Kami tidak mau Pak Asdi dimutasi,” kata Ramika.

Kepala Dinas Pendidikan, Yusfit Helmi, menyatakan, aspirasi siswa diterima pihaknya. Namun tidak bisa langsung memutuskan. Dirinya akan segera menyampaikan tuntutan para siswa kepada Bupati Aceh Singkil.

Ia juga menjelaskan, alasan mutasi semata-mata demi penyegaran serta karena menjalankan peraturan. Asdi, kata Yusfit, sudah 15 tahun menjadi kepala sekolah. Sementara sesuai Qanun Nomor 8 tahun 2005, kepala sekolah hanya dibolehkan menjabat dua periode. “Masing-masing periode empat tahun, bisa diperpanjang sampai dua periode jika dipandang mampu dan berhasil,” jelasnya.

Sementara Asiten I Setdakab, Hermanto meminta siswa kembali belajar sambil menunggu langkah yang akan dimbil pemerintah menyikapi unjuk rasa tersebut. Sayangnya, siswa tetap menyatakan mogok belajar sebelum tuntutan dipenuhi. “Tolong kembali belajar. Pak Bupati, Pak Kadis Pendidikan dan pejabat terkait akan datang ke sekolah menemui adek-adek membahas masalah ini,” kata Hermanto.

Usai dari Dinas Pendidikan, siswa dengan pengawalan kepolisian, menuju kantor DPRK Aceh Singkil, menyampaikan tuntutan serupa. Semula pelajar SMA Singkil Utara itu, akan berunjuk rasa ke kantor bupati. Namun karena Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak ada di tempat, siswa memilih menuju DPRK. Di kantor wakil rakyat ini para siswa ditemui oleh Ketua DPRK Putra Ariyanto.

Di hadapan para pelajar, Putra Ariyanto menyatakan, akan memanggil pejabat terkait membicarakan tuntutan pengunjuk rasa. Sambil menunggu proses itu, siswa diminta belajar seperti semula. Lagi-lagi permintaan itu, mendapat penolakan. Siswa sepakat mogok belajar kalau Asdi, tidak dikembalikan menjadi Kepala Sekolah SMA 1 Singkil Utara.

Pergantian Asdi, sebagai Kepala SMA Negeri 1 Singkil Utara, membuat ratusan pelajar merasa kehilangan. Asdi, terlanjur diidolakan para siswa. Ia dinilai berhasil menjadikan SMA Singkil Utara sebagai sekolah favorit di Aceh Singkil.

Sosok Asdi memang sedikit unik. Banyak siswa yang menyayanginya tapi ada juga yang membenci. Sekitar tiga pekan sebelum mutasi, ia sempat dipukul oleh salah satu siswanya. Penyebabnya, Asdi tidak mau menerima siswa bersangkutan sekolah, karena dinilai nakal.

Keunikan lain, ia tidak mau keberhasilnya diekspos media. Serambi beberapa waktu lalu sempat mewancarai keberhasilan sekolah dipimpinya, namun anehnya begitu difoto, ia menolak dengan alasan tidak mau terkenal. “Biarkan siswa, guru dan masyarakat sekitar yang menilai saya berhasil tidaknya,” katanya kala itu.

Kepala Dinas Pendidikan Yusfit Helmi, menyatakan mutasi, tidak ada kaitanya dengan pemukulan oleh siswa terhadap Asdi. Menurut Helmi, Asdi merupakan kawan dekatnya, mutasi benar-benar dilakukan demi penyegaran serta menegakan aturan.

“Beliau kawan tidur saya sejak kecil, bagus dan berhasil, tapi tidak mungkin terus-terusan menjadi kepala sekolah sampai pensiun. Beliau dimutasi siapa tahu akan mendapat jabatan lebih bagus dari pimpinan,” kata Yusfit.

Sementara itu, Asdi, yang dikonfirmasi terkait unjuk rasa siswa, mengaku menagis mendengar informasi begitu besar rasa cinta anak didiknya terhadap dirinya. Ia tidak menyangka anak didiknya akan melakukan unjuk rasa.

“Ini mungkin buah dari kasih sayang yang telah saya tanamkan ke anak-anak. Anak-anak mungkin sedih saya baru jatuh (dipukul siswa) tertimpa tangga lagi. Mereka spontan menunjukan kecintaanya di luar bayangan saya,” katanya.

Sebagai abdi negara Asdi menyerahkan persoalan ini, kepada atasannya. “Saya tetap berperinsip tidak seperti ayam bertelur. Bertelur satu tahu sekampung. Prinsip saya seperti dulu bertelurlah seperti penyu, telurnya beratus tapi tidak ada yang tahu,” ujarnya.(http://aceh.tribunnews.com)

Berita Terkini

96 Siswa Ikut Lomba Desain Perangko Aceh

by Redaksi on

BANDA ACEH – Sebanyak 39 pelajar SMP dan 57 siswa SMA mengikuti lomba mendesain perangko di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh, Minggu (6/10). Perlombaan itu diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh bekerjasama dengan Kantor Pos Banda Aceh.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dishubkomintel Aceh, Irmahyus Syafril didampingi Kepala Kantor Pos Banda Aceh, Ahmad Yani mengatakan, peserta lomba dapat memilih salah satu dari empat tema yang ditentukan panitia.

Tema perlombaan yang disediakan yaitu situs sejarah/tsunami Aceh, kebudayaan Aceh, visit Aceh, dan kepahlawanan/tokoh Aceh. “Temanya memang sengaja kita angkat mengenai Aceh. Sebelum masuk ke perlombaan, kita sosialisasikan dulu tentang filateli,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Bagi peserta yang menjadi juara, kata Syafril, akan diberikan hadiah berupa uang tunai, tropi, dan sertifikat. “Untuk masing-masing tingkatan akan diambil tiga orang juara,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Yani menambahkan, selain perlombaan mendesain perangko, para peserta juga diberi pembinaan mengenai filateli. “Untuk sosialisasi filateli, selain para pelajar, juga diikuti para guru sebagai pendamping. Semuanya sekitar 139 orang,” katanya.

Menurut Ahmad Yani, sosialisasi itu dilaskanakan untuk mengedukasi masyarakat khususnya kalangan pelajar agar mengetahui dan memiliki minat terhadap filateli yang lazimnya sebagai sebuah hobi. “Untuk jangka panjang, kita juga merencanakan sosialisasi keliling ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan filateli,” demikian Ahmad.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pelantikan Pengurus Daerah Perkumpulan Filatelis Indonesia (PD PFI) Provinsi Aceh periode 2013-2018, yang diketuai M Subhan Rosman. Pelantikan PD PFI Aceh itu dilakukan Kadishubkomintel Aceh, Said Rasul.

“Pengurus ini nantinya akan menyusun berbagai agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia filateli. Sedangkan kami hanya membina saja,” kata Kepala Kantor Pos Banda Aceh, Ahmad Yani.

Adapun pembina PD PFI Aceh yaitu Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia (PP PFI), Kadishubkomintel Aceh, Kepala Area Ritel-1  PT Pos Indonesia (Persero) Sumut-Aceh, dan Kepala Kantor Pos Banda Aceh.(http://aceh.tribunnews.com)

Berita TerkiniKegiatan

PWI Aceh Berbagi Ilmu Jurnalistik Di Abdya

by Redaksi on

PWI Aceh Berbagi Ilmu Jurnalistik Di Abdya

Blang Pidie- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh Mengadakan Pelatihan Jurnalistik di Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (30/9/2013).

Acara yang mengusung tema “Melalui Pelatihan Jurnalistik Kita Tingkatkan Minat dan Bakat Siswa dalam menulis dan Membaca,” diselenggara atas kerjasama PWI Aceh dengan pihak Dinas Pendidikan Aceh.

“Sebuah keberuntungan bagi kita, karena pelatihan jurnalistik ini, dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh hanya 5 Kabupaten yang mendapat kesempatan dan salah satunya Kabupaten Abdya,” Ujar
Kepala Dinas Pendidikan Abdya Drs Yusnaidi MPd.

Yusnaidi menambahkan, Sebuah keberuntungan juga bagi para siswa yang bisa mengikuti acara ini, karena bisa mengatahui bagaimana dunia wartawan itu.

“Sehingga ini adalah suatu wadah bagi para siswa untuk berkembang dan memiliki cita-cita ingin menjadi insan pers,”tambahny.

Dia Juga mengaharapkan, semoga dengan dilaksanakan pelatihan jurnalistik ini, kedepannya para siswa-siswi dapat mengingkatkan minat dan bakat dalam menulis.

Sebagai pemateri dalam Pelatihan tersebut adalah M. Zairin Wakil Sekretaris PWI Aceh, Iranda Novandi Direktur Diklat PWI Aceh dan Arif Rahman Sekretaris Siwo PWI Aceh.

Acara yang berlangsung satu hari ini, diikuti 50 Siswa dari berbagai Sekolah menengah tingkat atas (SMA/MA/SMK) di Kabupaten Aceh Barat Daya.[theglobejournal]

1 … 10 11 12 13 14 15
Page 12 of 15