Redaksi

* Minat ke Sekolah Negeri Menurun

BANDA ACEH – Akses pendidikan masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Aceh. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 yang dimuat BPS Aceh di dalam bukunya ‘Aceh dalam Angka 2013’, ada 26,16 persen anak Aceh yang tidak bersekolah lagi, atau putus sekolah.

Jumlah tersebut dihitung dari total jumlah penduduk usia sekolah di Aceh, yang dibagi berdasarkan empat kelompok umur. Yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SM), 16-18 tahun (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi).

Buku ‘Aceh Dalam Angka 2013’ diserahkan oleh Plt Kepala BPS Aceh, Azhar, kepada Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, saat melakukan kunjungan silaturrahmi, Selasa (24/9), dalam rangka memperingati Hari Statistik yang jatuh pada Kamis, 26 September 2013.

“Buku ‘Aceh Dalam Angka 2013’ ini belum kita edarkan. Serambi yang pertama mendapatkannya,” kata Azhar yang datang bersama sejumlah kepala bidang BPS Aceh.

Dalam buku itu disebutkan, secara total, jumlah penduduk usia sekolah yang masih bersekolah adalah sebanyak 73,33 persen. Sementara 26,16 persen tidak bersekolah lagi, dan sisanya 0,51 persen sama sekali tidak pernah bersekolah. Terbanyak yang tak sekolah lagi adalah penduduk laki-laki, yaitu mencapai 28,02 persen dan perempuan 24,23 persen.

Menurut tingkat pendidikan, anak Aceh yang tak bersekolah lagi pada kelompok usia SD sebanyak 0,23 persen, SMP 5,26 persen, SMA 24,80 persen, dan tingkat usia perguruan tinggi 70,73 persen.

Buku ‘Aceh dalam Angka 2013’ juga perbandingan jumlah murid/siswa antara sekolah negeri dengan swasta, yang datanya diperoleh dari Dinas Pendidikan Aceh.

Untuk tingkat Sekolah Dasar, jumlah murid pada tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 479.149, menurun dari tahun ajaran sebelumnya yang sebanyak 491.449. Padahal dari sisi jumlah guru, ruang kelas, dan jumlah SD Negeri justeru mengalami peningkatan.

Berbeda dengan SD swasta. Meski jumlah sekolahnya mengalami penurunan, jumlah muridnya justeru meningkat dari 16.454 menjadi 17.044. Jumlah kelas dan jumlah guru SD swasta juga mengalami peningkatan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada SMP Negeri. Meskipun jumlah sekolah, ruang kelas, dan guru bertambah, namun jumlah murid justeru menurun dari 184.526 menjadi 180.948 murid. Sedangkan jumlah murid SMP swasta meningkat dari 16.714 menjadi 18.745.

Untuk tingkat SMA, jumlah siswa di sekolah negeri juga mengalami penurunan dari 134.074 menjadi 130.773 siswa. Kondisi yang sama juga terjadi pada sekolah swasta, dari 11.514 murid menjadi 6.283 siswa. Sedangkan untuk jumlah sekolah, ruang kelas, dan guru, baik negeri dan swasta sama-sama mengalami peningkatan.(serambi 25 september 2013)

Sarjana PGSD Unsyiah Boleh Mendaftar

BLANGPIDIE- Pemkab Abdya akhirnya mengubah kebijakan menyangkut salah satu persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013. Program studi yang ditetapkan sebelumnya harus terakreditasi B, berubah manjadi minimal C.

Itu berarti,  belasan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah yang sebelumnya ditolak, dipersilakan untuk mendaftar berkas persyaratan ke Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Ramli Bahar yang juga Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Abdya 2013 kepada Serambi, Selasa (24/9) sore kemarin menjelaskan, para peminat CPNS dari pendidikan studi yang terakreditasi C dipersilakan mendaftarkan berkas persyaratan CPNS ke Kantor BKPP Abdya.

“Berdasarkan pengumuman sebelumnya, memang kita tetapkan akreditasi B, tapi berdasarkan kebijakan pimpinan daerah, kemudian kita sesuaikan menjadi akreditasi minimal C. Tidak ada masalah, silakan mendaftar. Penyesuaian ini dilakukan atas semangat tidak ingin merugikan putra/putri Abdya. Pengumuman tentang hal itu sudah kita keluarkan hari ini (Selasa kemarin,” tandas Ramli Bahar.

Penyesuaian akreditasi pendidikan minimal C tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor BKPP.800/413/2013 tanggal 24 September 2013, ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan CPNSAbdya, Drs Ramli Bahar.

Isinya, sesuai dengan pengumuman Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kabupaten Abdya tahun 2013 Nomor: BKPP 800/385/2013 tanggal 13 September 2013 tentang pengumuman penerimaan CPNS 2013, dengan ini diumumkan kepada seluruh peserta yang akan mendaftar secara online untuk formasi umum CPNSKabupaten Abdya, status akreditasi program studi pada kualifikasi pendidikan yang dilamar minimal B, disesuaikan kembali menjadi minimal C.

Perubahan kebijakan Pemkab Abdya soal persyaratan pendaftaranCPNS 2013 itu disambut gembira oleh calon pelamar CPNS yang sebelumnya ditolak untuk mendaftar dengan alasan pendidikan terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B.

Seperti dialami belasan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah yang telah mendaftar secara online sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dalam jabatan guru di Pemkab Abdya, akhirnya kecewa.

Pasalnya, Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS setempat menolak pendaftaran berkas persyaratan yang mereka daftarkan, dengan alasan perguruan tinggi tersebut masih terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B. (baca Serambi edisi Selasa 23 September 2013).

* Pendaftaran CPNS di Abdya Ditolak

BLANGPIDIE – Belasan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah yang telah mendaftar secara online sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dalam jabatan guru di Pemkab Abdya, akhirnya kecewa.

Pasalnya, Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS setempat menolak pendaftaran berkas persyaratan yang mereka daftarkan, dengan alasan perguruan tinggi tersebut masih terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B.

Mus, salah seorang keluarga dari CPNS kepada Serambi, Senin (23/9) menjelaskan, sejumlah CPNS yang memiliki ijazah S1 PGSD FKIP Unsyiah asal Abdya telah mendaftar secara online sebagai salah seorang CPNS jabatan guru di jajaran Pemkab setempat.

Mekanisme selanjutnya, mereka mendaftarkan berkas persyaratan kepada panitia pelaksana pengadaan CPNS 2013 di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Abdya pada Jumat (20/9) lalu, dengan melampirkan tanda bukti bahwa mereka sudah mendaftar secara online.

Ternyata, kata Mus, pihak panitia di BKPP Abdya menolak pendaftaran berkas tersebut. Alasannya, PGSD tersebut masih terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B. ”Kami heran, kenapa panitia CPNS Abdya menambah persyaratan, sementara panitia  pengadaan CPNS di kabupaten lain, seperti Galus, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang tidak meminta persyaratan akreditasi,” ungkapnya.

Lebih kecewa lagi, kenapa dalam website tidak ada tercantum pengumuman akreditasi. “Buktinya, para CPNS tersebut sudah berhasil mendaftar secara online. Kalau akreditasi menjadi persyaratan, tentu saat mendaftar secara online tidak berhasil,” tandasanya.

Pemegang ijazah S1 PGSD FKIP Unsyiah, terutama asal Abdya yang belum memiliki pekerjaan menjadi kecewa. “Mereka sudah capek-capek kuliah menghabiskan energi dan biaya, ternyata untuk ikut tesCPNS ditolak, sementara lulusan yang lain yang kuliahnya tidak menentu, tapi bisa diterima sebagai CPNS. Kami minta Pemkab Abdya meluruskan hal itu. Mungkin saja ada yang salah dari ketentuan tersebut,” tandasnya.

Ketua Jurusan PGSD FKIP Unsyiah, Sulaiman, ketika dihubungi Serambi melalui telepon, Senin (23/9) sore kemarin mengaku terkejut setelah mendapat informasi dari beberapa lulusan S1 PGSD bahwa berkas persyaratan CPNS ditolak oleh Panitia Pengadaan  CPNS2013 di Kabupaten Abdya. Alasannya, PGSD FKIP Unsyiah masih terakreditasi C dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), sedangkan yang diminta akreditasi B.

“Kenapa Abdya mempersulit dengan menambah persyaratan akreditasi. Sementara panitia pengadaan CPNS di kabupaten lain, malah tidak meminta akreditasi sebagai salah satu persyaratan,” tandas Sulaiman.

Menurut Sulaiman, PGSD FKIP Unsyiah mulai dibuka sejak tahun 2007 dan menghasilkan lulusan sarjana (khusus mahasiswa lanjutan) sejak tahun 2010 lalu, dan banyak lulusan sarjana sudah menjadi PNS dalam jabatan guru SD di Aceh. Diakui oleh Sulaiman, bahwa PGSD FKIP Unsyiah mendapat akreditasi C dari BAN-PT, dan sekarang dalam proses peningkatan status menjadi akreditasi B.

Sulaiman mengharapkan Pemkab Abdya untuk tidak mempersulit lulusan S1 PGSD FKIP Unsyiah yang berminat menjadi CPNS. “Kan sayang, lulusan, terutama dari Abdya sendiri tidak bisa mendaftar sebagai CPNS, sementara mereka sudah habis waktu, tenaga dan biaya untuk menyelesaikan pendidikan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Abdya 2013, Drs Ramli Bahar, ketika diminta tanggapannya oleh Serambi, Senin (23/9),  mengakui bahwa sudah mendapat pengaduan dari beberapa S1 PGSD FKIP Unsyiah, karena ditolak pendaftaran berkas, dan saat ini sedang dipelajari.

“Persoalan ini, belum bisa saya jawab sekarang, karena sedang kita pelajari tentang bagaimana sebenarnya persyaratan akreditasi tersebut. Yang jelas, kita tidak mempersulit. Soal akreditasi tersebut segera saya jawab,” kata Ramli Bahar menjawab wartawan Serambi. Tapi setelah ditunggu sampai pukul 15.45 WIB kemarin, tidak perjelasan lebih lanjut dari Sekda Abdya, itu.(serambi 24 september 2013)

 Banda Aceh | Dinas Pendidikan Aceh selenggarakan program membangun kesiapsiagaan bencana warga sekolah kawasan rawan bencana Provinsi Aceh melalui Sekolah Siaga Bencana

Difokuskan di 10 (sepuluh) sekolah wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar

Salah satu rangkaian kegiatannya pelatihan mendesain alat peraga dan integrasi materi kebencanaan ke dalam pembelajaran selama 4 hari, (18-21/6) di Aula Rumoh PMI, guna meningkatkan kapasitas guru dalam mendesain media pembelajaran, dan hal-hal praktis lain dalam pengintegrasian materi kesiapsiagaan bencana.

Panitia Pelaksana, Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Aceh Nailul Authaar menegaskan bahwa kegiatan yang diikuti 35 guru ini dimaksudkan untuk pengetahuan dan praktek penerapan desain media pembelajaran, gagasan desain, cara penyajian yang akan meningkatkan kualitas media pembelajaran menjadi lebih baik dan menarik, mudah dan terstruktur.

Peserta diajak membuat alat peraga alarm gempa, gunung api, banjir dan seismograf (alat pendektesi gempa), alat tersebut cukup sederhana dan murah, tapi sangat bermanfaat

Praktek pembuatan alat peraga cukup menarik dan bisa dipakai terus menerus, selain dapat materi juga melakukan praktek pembuatan langsung, tambah Nuraini (42) guru kelas I, SDN Neuheun Aceh Besar. Beliau berharap perlu dilakukan kunjungan kesekolah untuk mengawal program-program siaga bencana agar terus berlanjut.

Nailul Authaar Kepala Bidang Program & Pelaporan sekaligus penanggung jawab program   mengungkapkan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman manajemen dan  warga sekolah tentang bentuk-bentuk ancaman di lingkungan/sekitar sekolah, keterampilan dasar

evakuasi saat terjadinya bencana, dan membuat kesepakatan tentang lokasi evakukasi, protap

evakuasi, jalur evakuasi, dan berbagai hal lain yang bermuara pada  pengurangan risiko bencana

di sekolah dan lingkungan sekitar melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah, komite sekolah,

dewan guru, PMR, Pramuka, dan berbagai lembaga lain di sekolah.