fitriadi

JARINGANPELAJARACEH.COM I Banda Aceh – Para guru dituntut untuk menggunakan dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta dapat menyiapkan materi secara inovatif khususnya terkait pelaksanaan pembelajaran daring dan luring selama pandemi Covid-19.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM saat memberikan sambutan pada pelatihan google workspace for education tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual di Banda Aceh, Jumat (02/04/2021).

Dalam mendidik, lanjutnya, guru harus memiliki beberapa keterampilan dalam menghadapi perubahan yang serba cepat ini. Guru wajib memiliki keterampilan abad 21 yaitu, kesabaran dan kegigihan, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir kreatif, serta manajemen dunia maya.

“Pandemi Covid-19 telah menuntut para pendidik untuk bisa melakukan pembelajaran secara digital. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, namun kita harus bangkit untuk keberlanjutan pembelajaran bagi anak didik yang kita cintai,” ujarnya.

Alhudri meminta agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan dapat bahu membahu dan bergotong royong dalam memaksimalkan proses pembelajaran dalam situasi pandemi Covid-19.

“Kami memberi apresiasi kepada pengurus PGRI Aceh dan PGRI Smart Learning and Character Centre (SLCC) yang terus berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kapasitas guru ditengah masa pandemi,” ucapnya.

Pemerintah Aceh, sebut Alhudri, berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Aceh yaitu Program Unggulan Aceh Carong.

“Pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital merupakan salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan oleh guru pada saat proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19,” terangnya.

Kegiatan itu diikuti seribuan guru dari seluruh Aceh dan sebagian daerah di Indonesia yang digelar melalui aplikasi zoom meeting dan live youtube PGRI Aceh.

Adapun pematerinya, yaitu Wakil Ketua PGRI Aceh, Muhibbul Khibri MPd, Ketua PGRI SLCC Aceh Tenggara, Dika Tri Andari MPd dan Ketua PGRI SLCC Aceh Barat, Ikhsan Jailani SPd yang dimoderatori Yunus Hasibuan SPd.

Jaringanpelajaraceh.com I Banda aceh – Pendidikan kejuruan harus fokus untuk mempersiapkan lulusan menjadi tenaga kerja terampil yang dapat bersaing di dunia industri dan dunia kerja (IDUKA), sehingga dapat mengisi berbagai bidang di industri nasional dan internasional. Selain dapat berwirausaha dan membuka usaha baru sehingga dapat menghidupkan industri kecil dan menengah yang ada di Aceh.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, MM, Selasa (30/03/2021) malam saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2021 yang berlangsung sejak 30 Maret hingga 2 April 2021 bertempat di Oasis Hotel Banda Aceh.

“Selain penerapan kurikulum yang tepat, Bursa Kerja Khusus (BKK) juga memiliki peran yang besar untuk memastikan setiap lulusan mendapat akses terhadap industri dan menjalin hubungan yang dapat merespon dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran di SMK,” ujarnya.

Alhudri mengatakan pihaknya mendukung program yang telah dilaksanakan oleh SMK yang langsung menempa kemampuan peserta didik. Untuk melatih kemampuan siswa, pihaknya bertekad untuk menambah jumlah mobil praktik siswa atau yang dikenal dengan Program Mobile Training Unit (MTU) yang akan mengunjungi seluruh SMK di Aceh.

“Pada masa pandemi Covid -19 tantangan pembelajaran di SMK semakin berat, sehingga membutuhkan kreatifitas kepala sekolah untuk beradaptasi sesuai kebutuhan IDUKA. Oleh karena itu kurikulum SMK Aceh disamping mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan industri dengan dengan lulusan, juga mendorong peserta didik menjadi wirausahawan yang mampu bersaing diera digital,”jelasnya.

Menurut Alhudri, MKKS SMK merupakan wadah bagi kepala sekolah dalam memberikan pemikiran-pemikiran strategis untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan. Selain juga untuk menyebarluaskan informasi kebijakan Dinas Pendidikan Aceh kepada warga sekolah lainnya.

”Kurikulum SMK Aceh telah hadir dengan kurikulum K-13 yang berstandar nasional dan Kurikulum Edu Techno Preneur Islami yaitu pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan yang islami, telah dijalankan selama ini agar dapat dievaluasi letak kelemahannya sehingga dapat diperbaharui dan mempercepat proses revitalisasi SMK menuju SMK pusat keunggulan (centre of excellence),”terangnya.

Sementara Kabid Pembinaan SMK, Azizah, M.Pd mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi profesi guru dan guru non pns, merencanakan penganggaran dan program kegiatan, menyelesaikan masalah perizinan pembukaan kompetensi keahlian, mendiskusikan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai wadah bagi penempatan kerja lulusan SMK.

“Pada gelombang yang pertama ini jumlah pesertanya 30 orang, yang merupakan perwakilan MKKS SMK Provinsi Aceh dan perwakilan MKKS SMK kabupaten/kota se-Aceh. Sehingga dalam kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi lulusan SMK Aceh,” demikian tutup Kabid Pembinaan SMK, Azizah, M.Pd.

JARINGANPELAJARACEH.COM I Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengelola pendidikan secara baik dan terbebas dari pungutan liar atau pungli.

Dengan demikian diharapkan Aceh akan mampu melahirkan generasi muda yang cakap, religius, kreatif, inovatif, pekerja keras, berdaya saing tinggi serta memiliki karakter ke-Acehan yang kental.

“Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai kemandirian, kedaulatan dan martabat, sesuai tujuan negara. Karenanya, pemerintah selalu memberi perhatian besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan,” kata Nova Iriansyah.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh pada kegiatan Focus Group Discussion Pencegahan Pungli Pada Layanan Pendidikan Sekolah Tingkat SMA, SMK dan PKLK, di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Senin (29/03/2021).

Kegiatan itu dibuka oleh Ketua Satgas Saber Pungli, Komjen Agung Budi Maryoto yang juga Irwasum Polri.

Nova mengatakan, pemerintah mewajibkan pengalokasian dana bagi sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta dari APBD sebagaimana diamanahkan pada Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak kurang dari 20 persen dari APBA. Dana itu diperuntukkan bagi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa dan dana transfer melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Komitmen memajukan pendidikan tersebut diwujudkan melalui program unggulan “Aceh Carong.” Program itu bertujuan menjadikan anak-anak Aceh mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja (serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional dan global, melalui pendidikan yang berkualitas.

“Upaya merealisasikan visi, misi dan tujuan dimaksud harus didukung dengan pengelolaan layanan pendidikan yang transparan, kompeten, kredibel, taat hukum dan bebas pungli,” kata Nova.

Saat ini, pandemi covid–19 telah mengubah berbagai kebiasaan masyarakat, dan turut mempengaruhi aspek pendidikan. Karena itu, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi.

Selain itu dunia kerja abad 21 menuntut penyesuaian pengelolaan sekolah secara global yang tentu saja membutuhkan sistem tata kelola sekolah yang efisien dan efektif, diantaranya adalah pengelolaan keuangan sekolah.

Terkait Pungli, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

“Dalam realisasi lapangan, tentu hal-hal detil menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.

Nova mengajak semua pihak memanfaatkan momentum FGD Saber Pungli ini secara maksimal untuk pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

Sementara itu Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Polri yang juga Ketua Satgas Saber Pungli Pusat, Komjen Agung Budi Maryoto, mengatakan pendidikan adalah aset utama bangsa Indonesia. Ia sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh yang memberikan perhatian besar bagi pengembangan pendidikan di Aceh.

“Memang tidak terasa sekarang, tapi efeknya ke depan. Karena itu pembangunan bangsa ini juga harus kita dorong dari sisi pendidikan,” kata Agung Budi Maryoto.

Pemerintah kata Agung terus memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menyamakan persepsi dalam pemberantasan pungutan liar. Dengan demikian, dunia pendidikan bisa bebas dari pungli dan tercipta sebuah sistem pendidikan dan pemerintahan yang akuntabel di masyarakat.

“Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup sehingga harus dijaga dan tidak terkontaminasi dari perilaku pungli,” kata Komjen Agung.

Karena itu, jenderal bintang tiga polisi itu menekankan perlunya dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Menko Polhukam yang juga Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, Kepala BNN, Danpomdam Iskandar Muda serta Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

JARINGAN PELAJAR ACEH I Banda Aceh – Pada kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (FP-USK) menyambangi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Banda Aceh guna memperkenalkan produk sabun cair, Sabtu (27/03/2021).

Tiga orang dosen FP-USK yang sedang malaksanakan pengabdian masyarakat itu masing-masing, Dr Dewi Yunita STP MRes, Dr Yuliani Aisyah STP MSi dan Dr Zuraida Hanum SPt MSi.

Mereka bertiga yang dikoordinir Dewi Yunita dibantu Yuliani Aisyah dan Zuraida Hanum langsung mempraktekkan cara pembuatan sabun cair dihadapan siswa SMP Negeri 14 Banda Aceh.

Dewi Yunita mengatakan, kedepan harus dilakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah sebagai wujud tranfer pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat mengenai hal-hal baru yang inovatif

“Sejak masa Pandemi Covid-19 kegiatan mencuci tangan telah disosialisasikan ke sekolah-sekolah di seluruh Aceh dan didukung dengan penyediaan sarana fasilitas mencuci tangan menggunakan air mengalir dangan mengunakan sabun cair.” ujarnya.

Namun dijelaskannya, pengetahuan dan keterampilan tentang cara membuat sabun cair untuk cuci tangan kami coba lakukan salah satunya di SMP Negeri 14 Banda Aceh.

“Untuk pembuatan sabun cair itu, kami dari FP-USK melakukan terobosan inovatif melalui program pengabdian masyarakat dengan membuat sabun cair menggunakan essential oil dan bahan dasar dalam pembuatan sabun cair seperti, asam stearat, etanol dan KOH,” ucap Dewi Yunita.

Dijelaskannya, proses tahapan pertama membuat sabun cair, semua bahan dimasak menjadi satu, setelah dingin ditambahkan pewarna dan essential oil, kemudian untuk tahap berikutnya bahan yang sudah dimasak akan dicampur dengan bahan lainya, untuk mendapatkan hasil sesuai dengan standar kesehatan.

“Tujuan dari kegiatan itu untuk mendukung kebersihan lingkungan sekolah selama pandemi dan memutuskan mata rantai penyebaran covid-19. Selain itu, terobosan yang digagas para dosen FP-USK akan mendorong jiwa enterpreuner bagi siswa,” tutup Dewi Yunita.

Sementara Kepala SMP Negeri 14 Banda Aceh, Femillia Elsa SKH MPd mengatakan, kegiatan pembuatan sabun cair bersama dosen FP-USK melibatkan 20 orang siswa dari berbagai tingkatan.

“Seluruh siswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat antusias dalam menerima materi yang disampaikan para pemeteri dan beberapa peserta terlihat sangat aktif dan memiliki keingintahuan yang besar terkait pembuatan produk sabun cair,” sebut Elsa.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa terima kasih dan berharap agar kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di SMP Negeri 14 Banda Aceh dapat berlangsung secara continue, dan menjadi terobosan baru kedepan.

Semoga program pengabdian masyarakat dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini dapat berkesinambungan dalam berbagi pengetahuan mengenai hal terbaru, sehingga siswa kami lebih terpacu dalam melakukan karya inovatif kedepan,” pungkas Elsa.

Jaringanpelajaraceh.com I Aceh Timur. Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Timur kembali mengadakan seri webinar literasi numerasi JSDI 2021 untuk 34 provinsi di Indonesia pada Sabtu (27/03/2021). Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama JSDI, PT. Epson Indonesia dan IGI Aceh Timur.

Ketua IGI Aceh Timur Muhammad Fauzi, SPdI, MPdI menjelaskan bahwa webinar ini diselenggarakan dalam rangka menyambut milad IGI ke-7 Kabupaten Aceh Timur, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Timur Drs. Husaini, MPd.

Lanjutnya lagi, peserta yang mengikuti webinar ini berjumlah 223 orang, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan narasumber Abdul Kholiq (Pengurus Pusat JSDI) dan materi yang diajarkan “membuat channel YouTube pembelajaran dengan 100.000 subscriber secara cepat”.

Fauzi menambahkan, selain itu bagi pendaftar yang telah membayar kontribusi akan mendapatkan materi lanjutan “Mudah membuat E-Modul pembelajaran hanya menggunakan Android” yang disampaikan oleh Nanda Saputra, S.Pd merupakan Trainer IGI Wilayah Aceh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum JSDI Muhammad Ramli Rahim, Product Marketing Visual Instrument PT. Epson Indonesia Hesti Astina, serta Ketua JSDI Wilayah Aceh Nurdin, SPd., MA, Ketua IGI Aceh Timur secara virtual.

Diakhir webinar, PT. Epson memberikan Door Prize berupa Printer Epson L120, dan yang beruntung adalah Iqbal Payopo.

Banda Aceh – Direktur Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aida Ratna Zulaiha didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, MM mengkampanyekan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kota Banda Aceh. Mereka disambut kepala sekolah, Muhibbul Khibri, M.Pd beserta dewan guru SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Kota Banda Aceh.

Selain melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan dewan guru, mereka juga meninjau langsung ruangan latihan kegiatan siswa. Dalam kampanye tersebut juga turut hadir Kepala UPTD Balai Tekkomdik, T. Fariyal, MM dan Plt. Kepala Bidang Pembinaan GTK, Muksalmina, M.Si, Jumat (26/3/2021) siang.

“Kami meninjau sekolah untuk mengingatkan kepada peserta didiknya untuk selalu berlaku jujur, karena nilai jujur adalah yang utama dalam mencegah prilaku koruptif pada saat mereka sudah dewasa dan menjadi pejabat yang memiliki peluang lebih besar nanti,” ujarnya.

Aida menjelaskan pendidikan antikorupsi untuk level pelajar dan level sekolah menengah lebih banyak ditanamkan nilai-nilai antikorupsi, sedangkan untuk yang sudah berada pada level pendidikan tinggi dan ASN akan ditingkatkan ke level pidananya.

“Disetiap level pendidikan mulai dari usia dini, dasar dan menengah kita memiliki target tersendiri. Misalnya di level pendidikan dasar dan menengah targetnya adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi didalam diri peserta didik, sehingga akan tertanam sikap antikorupsi, tujuannya peserta didik tidak akan melakukan korupsi karena bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi,” katanya.

Aida mengapresiasi Pemerintah Aceh yang telah memiliki Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2020 tentang pendidikan antikorupsi dan sudah mencakup implementasi pendidikan antikorupsi untuk pendidikan menengah dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tinggal yang sekarang kita dorong sekarang untuk adanya program kerja pada sekolah-sekolah yang ada di Aceh kedepannya. Untuk hal ini juga harus didukung dengan penganggaran yang memadai, anggaran dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan,” terangnya.

Aida mengatakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kepedidikan yang masih rendah, pihaknya menyarankan agar dapat dimanfaatkan penyuluh antikorupsi yang ada di Aceh yang sudah terverifikasi oleh KPK RI yang berada di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

“Ada sembilan nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan kepada semua kita, yaitu perilaku jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana dan kerja keras,” pungkasnya.

Jaringanpelajaraceh.com I Aceh Besar, Dalam rangka pemenuhan standar kompetensi kelulusan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Al Mubarkeya laksanakan tahapan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk kompetensi keahlian Desain Pemodelan Informasi Bangunan (DPIB) yang diikuti oleh 22 siswa pada Jumat dan Sabtu (26-27/03/2021) di ruang praktek sekolah tersebut, Desa Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Menurut keterangan Ketua program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti Rita Afrida, ST kepada media ini pada Jumat (26/3), kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah – 1 (BJKW-1) Banda Aceh dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), tambahnya lagi, ada 2 agenda yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu pembekalan dari tim BJKW-1 kemudian dilanjutkan dengan Asesment dari LPJK.

“Untuk pembekalan ada 2 pemateri yang dihadirkan oleh BJKW-1 yaitu Hariani, ST dan Dani Suryansyah, ST untuk mengajarkan materi Cad Building serta Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) bidang Konstruksi, sedangkan untuk Asesor Asesment dari LPJK karena mereka nanti yang mengeluarkan sertifikat kelulusan untuk siswa,” terang Rita.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Al Mubarkeya Dra. Dahliati, MPd dalam sambutannya menyampaikan begitu pentingnya kerja sama antara SMK dengan IDUKA, guna menghasilkan tamatan yang kompeten di bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan di IDUKA.

“Dengan dilaksanakannya UKK di SMKN 1 Al Mubarkeya, kiranya dapat menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi siswa yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya, dan pihak sekolah pun harus memfasilitasi siswa-siswi yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi”. ujar Dahliati.

Lanjutnya lagi, selain itu mereka harus mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Serta didukung dengan penyelarasan kurikulum, pemagangan siswa hingga uji kompetensi dengan standar industri.

“Tujuan kita mengadakan kegiatan ini untuk memunculkan lulusan SMK yang siap kerja dengan memiliki kemampuan sesuai tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja, khususnya di bidang konstruksi”, pungkas Dahliati.

Jaringapelajaraceh.com I Banda Aceh – Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Banda, Fadli SPd, meminta kepada Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banda Aceh harus bersinergi melibatkan dalam menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru.

Hal itu disampaikan Fadli pada kegiatan Focus Group Discution (FGD) yang diselenggarakan di Kantor Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, Kamis kemarin (25/03/2021).

“Langkah tersebut tentu sejalan dengan salah satu dari 10 tugas MPD Kota Banda Aceh yaitu memberi pertimbangan dalam penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekruitmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah berdasarkan kemampuan profesional,” kata Fadli.

Dikatakannya, mutu pendidikan dan mutu lulusan tidak akan meningkat jika tenaga pendidik tidak kompeten, artinya salah satu faktor pendukung mutu pendidikan adalah kecakapan guru dalam melaksanakan tupoksinya. Dengan meningkatnya kompetensi guru sudah tentu mutu dari pendidikan juga akan meningkat.

“IGI merupakan salah satu organisasi profesi guru fokus terhadap peningkatan kompetensi guru melalui hampir 100 Kanal pelatihan, kami siap berkalaborasi dengan Disdikbud, Kemenag maupun MPD Kota Banda Aceh untuk melaksanakan kegiatan dimaksud,” ucapnya.

Ketua IGI Kota Banda Aceh menyampaikan, kita semua memaklumi bahwa MPD Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah Kota/Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

“Peran aktif dari MPD sangat strategis untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, hal ini merunut pada tupoksi dan wewenang MPD,” sambungnya.

Sementara itu Ketua MPD Kota Banda Aceh, Drs Salman Ishak mengatakan, FGD ini merupakan salah satu program menginput semua informasi isu-isu pendidikan di Kota Banda Aceh.

“Hari ini kita mengundang seluruh orprof guru dan praktisi pendidikan untuk duduk bersama memikirkan persamasalahan dan menentukan langkah strategis untuk dunia pendidikan khususnya Kota Banda Aceh,” ujar mantan Pj Bupati Pidie Jaya ini.

Setelah FGD ini kita tuangkan dalam bentuk rekomendasi untuk kita teruskan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Semua ini tentu sesuai dengan salah satu wewenang MPD Banda Aceh yaitu menjaga standar mutu pendidikan, pungkas Salman.

Hadir dalam FGD itu selain IGI, PGRI dan PERGUNU Kota Banda yang juga ikut memberikan rekomendasi kepada MPD untuk diteruskan ke pengambil kebijakan pendidikan di Kota Banda Aceh dan semua berkomitmen untuk memperbaiki dunia pendidikan Kota Banda Aceh sebagai Kota Gemilang.

Jaringanpelajaraceh.com I Banda Aceh – Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seminar tentang pendidikan antikorupsi bagi pemangku kepentingan bidang pendidikan se-Aceh, yang bertempat di Aula Disdik Aceh, Kamis (25/3/2021).

Kegiatan yang bertema “Monitoring dan Evaluasi Peraturan Implementasi pendidikan Antikorupsi secara offline dan online bagi seluruh jejaring pendidikan di Provinsi Aceh” digelar secara laring (offline) dan daring (online) tersebut diikuti sejumlah kepala dinas pendidikan maupun kantor wilayah kementerian agama kabupaten/kota serta kepala sekolah maupun madrasah di Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, MM mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai implementasi pendidikan antikorupsi.

“Coba kita membawa pelan-pelan budaya antikorupsi ini yang nantinya akan menjadi budaya di seluruh lapisan masyarakat, khususnya lingkup Dinas Pendidikan Aceh. Intinya kita sudah mulai berbenah sedikit demi sedikit, perilaku korup ini mulai kita hilangkan semampu kita dan sekuat tenaga kita,” ujarnya.

Menghidupkan budaya antikorupsi di dunia pendidikan dikatakannya, memang bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, pihak dinas pendidikan provinsi akan bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya guna mengimplementasikan jalannya program tersebut.

“Nanti dapat menjadi contoh untuk anak didik kita yang lain agar semakin baik negeri ini khususnya Aceh. Intinya mari kita berbenah pelan-pelan terkait korupsi ini,” ujar Kadisdik Aceh.

Kemudian, sambung Alhudri, perilaku dan budaya antikorupsi harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Jika budaya ini sudah melekat didalam jiwa dan hati, maka seluruh peserta didik akan dapat merasakan manfaat kedepannya.

Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aida Ratna Zulaiha menegaskan pendidikan antikorupsi harus berjalan di Aceh. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu komitmen yang harus ditindak lanjuti oleh seluruh pemerintah daerah.

“Saya hadir disini untuk melakukan monitoring implementasi pendidikan anti korupsi di Aceh,” katanya.

Ia mengatakan, bahwa komitmen tersebut sudah dimulai sejak Desember 2018, maka dari itu sebutnya, pendidikan antikorupsi harus sudah mulai di implementasikan semenjak tahun 2020 lalu.

“Kami menagih hal itu dan kami ingin melakukan monitoring sejauh mana sudah implementasi dari regulasi pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan yang ada di Aceh,” tegasnya.

Aida menjelaskan didalam implementasi pendidikan antikorupsi bukan hanya mata pelajarannya saja yang harus dipahami, tapi juga lingkungan pendidikan itu harus menunjukan tata kelola yang bebas dari perilaku korupsi.

“Tahun 2021, KPK membuat beberapa program yang digunakan sebagai strategi pemberantasan korupsi. Pertama edukasi dan kampanye. Kedua, melakukan branding antikorupsi pada sarana dan prasarana. Ketiga, pembangunan zona integritas cabang dinas dan sekolah,” terangnya.

Selain dari Dinas Pendidikan Aceh dan KPK, dua orang pemateri lainnya yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Dr. Iqbal Muhammad dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin, M. Pd.

Jaringanpelajaraceh.com I BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh kembali melanjutkan program pelatihan bergerak Mobile Training Unit (MTU) ke – 30 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta di Aceh.

Pelatihan bergerak ini melibatkan tiga unit MTU didanai Swiss Solidarity, Medicor Foundation of Lichtenstein dan Swisscontact serta Swiss Foundation For Technical Cooperation telah dioperasikan berkeliling di wilayah Aceh sejak 1 Februari 2006 hingga 31 Desember 2007.

Pelepasan tiga unit truk kontrainer yang berisikan alat praktik siswa SMK ini dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM, Senin, (22/03/2021), di di home base MTU Gampong Pango Raya, Banda Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM, menjelaskan tujuan pendidikan di sekolah SMK diantaranya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan berwirausaha.

“Untuk mendukung program pemerintah, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud  yang sedang gencar merealisasikan program link and match ini, dibuat untuk mensinergikan antara pendidikan vokasi dengan industri dunia usaha kerja (Iduka),” jelas Kadis Pendidikan Aceh ini.

Ia juga mengatakan, tujuannya guna meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja handal sekaligus untuk menjadi sumber daya manusia baru yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Direktorat Jenderal pendidikan vokasi menargetkan lulusan pendidikan vokasi tidak hanya dapat bekerja, namun juga mampu berbisinis dengan membuka usaha sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri,” katanya.

Menurutnya, dalam mewujudkan dan mendukung program Pemerintah menuju Aceh Carong, Dinas Pendidikan Aceh merancang suatu program kegiatan MTU.

“Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai company carer link untuk membantu para siswa, supaya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta membantu mereka yang mempunyai nilai terbaik untuk bisa bergabung dengan perusahaan atau industri terkemuka yang berada di kawasan regional dan internasional,” ungkapnya.

Dengan demikian, sambung Kadis Pendidikan Aceh ini, hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan MTU itu adalah mampu mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan Iduka.

“Hingga akhirnya lulusan SMK dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja industri maupun dunia kerja dan membangun potensi sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin modern serta bisa menghasilkan lulusan dengan kualitas sumber daya manusia yang handal sebagai tenaga kerja berkualitas dan profesional serta siap bersaing dalam bekerja pada dunia usaha dan dunia industri,” lanjutnya.

Ia menambahkan, untuk mencapai tujuan yang tepat dalam mempersiapkan sumber daya manusia jangka panjang sesuai bidang keahlian di SMK sebagai lingkungan yang sangat strategis.

“Karena sekolah adalah lingkungan yang sangat kompleks. Semua kegiatan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis serta pengorganisasian yang efektif dan efisien,” tambahnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMK, Azizah, S.Pd, M.Pd, dalam laporannya menyebutkan, MTU didesain khusus untuk membantu masyarakat Aceh dengan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan keahlian dan ketrampilan.

Menurutnya, pelatihan MTU tersebut bertujuan untuk penguatan peserta didik dalam kemampuan psikomotorik atau keahlian praktik serta sebagai upaya penguatan bagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai peralatan praktik sesuai tuntutan standar nasional pendidikan.

“Yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pelatihan MTU pada tahun 2021 ini yaitu 30 SMK Negeri/Swasta. Tentunya dengan melibatkan 36 instruktur, teknisi serta supir. Mereka semua telah dilaksanakan ToT di P4TK Malang pada tahun 2008 dan 2014 lalu,” terang Kabid Pembinaan SMK ini.

Ia juga menyebutkan pada tahun ini ada sebanyak 12 kompetensi keahlian yang dibagi dalam tiga MTU tersebut dengan jumlah yang dilatih sebanyak 1.800 orang siswa yang tersebar di 30 SMK di seluruh Aceh.

Ia menambahkan, pelatihan MTU tersebut berlangsung selama 130 hari kerja dimulai sejak Maret hingga selesai dalam tahun ini.