Buruh demo. Dokter demo. Buruh demo, pabrik terlantar, tak berjalan, produksi mampet, perusahaan rugi besar. Dokter demo, pasien terlantar, rumah sakit kebingungan, merugi, akhirnya jadi sasaran demo pasien. Buruh dan dokter telah menunjukkan loyalitas profesi yang setengah baik. Kenapa setengah baik? Karena setengah ketidakbaikkannya adalah menelantarkan tanggungjawab profesi yang melekat pada keduanya.

Demo dan mogok kedua profesi tersebut penulis rasa sangat riskan dan berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Perhatikan saja, demo kedua profesi tersebut menyentuh sisi tolak ukur kesejahteraan rumah tangga, yang meliputi tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Buruh mogok, sisi ekonomi keluarga terancam. Dokter mogok, sisi kesehatan keluarga pun terancam. Tinggal satu lagi, sisi pendidikan.

Buruh dan dokter telah menunjukkan rasa solidaritasnya sebagai profesi yang terhormat, dan menunjukkan pada pemerintah betapa pentingnya posisi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Tinggal satu lagi yang penulis pikir harus menunjukkan solidaritasnya sebagai profesi yang terhormat dan menunjukkan betapa pentingnya peran mereka di masyarakat. Ya, siapa lagi kalau bukan guru.

Penulis tidak memberikan gagasan untuk guru ikut berdemo ataupun sampai mogok ngajar. Tapi coba kita bayangkan kalau memang iya terjadi. Seluruh guru di belahan tanah air berdemo dan mogok ngajar, wah, pasti akan menjadi semacam people power.

Sebenarnya profesi guru sudah sejak lama menunjukkan betapa pentingnya mereka. Pikir lagi, darimana para pemikir negara, dan para ilmuwan Indonesia yang ada saat ini  kalau bukan dari hasil didikan para guru. Darimana prestasi-prestasi siswa dan mahasiswa Indonesia di kancah internasional kalau bukan dari didikan profesi guru. Para siswa saja bisa mengapresiasi guru mereka, masa pemerintah tetap ngotot gaji guru masih dibawah 3 juta (tuntutan buruh).

Sangat sulit dibayangkan jika guru demo dan mogok mengajar, siapa lagi yang akan mengajari anak-anak penerus bangsa belajar?! Buruh mogok, perusahaan kebingungan. Dokter mogok, pasien dan keluarganya kebingungan. Guru mogok, seluruh siswa dan orangtua di Indonesia pun akan kebingungan. Luar biasa dampak yang akan ditimbulkan jika ini terjadi. Cita-cita para orangtua untuk menjadikan putra-putrinya cerdas dan sukses dimasa depan, pupus sudah. Harapan negara untuk meneruskan kejayaannya, pun pupus sudah.

Teringat akan pertanyaan Kaisar Hirorito ketika Hirosima dan Nagasika dibom musuh ketika PD II. Dia tidak menanyakan berapajumlah buruh atau dokter yang tersisa, tetapi beliau bertanya ‘Berapa jumlah guru yang tersisa?’. Ini menyiratkan bahwa beragam profesi, baik buruh maupun dokter, diciptakan dari didikan para guru. Lalu di negara kita, kenapa bayaran buruh dan dokter bisa lebih tinggi dari guru.

Buruh bisa berdemo karena menuntut upahnya. Dokter bisa berdemo karena menuntuk kehormatan profesinya. Maka guru, ah, terlalu banyak alasan untuk guru menuntut penghormatan yang lebih ke negara ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Robohnya atap SDN 05 Pagi Pademangan amat disesalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Seharusnya, kata dia, Dinas Pendidikan memprioritaskan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sehingga tidak membahayakan siswa.

“Mestinya yang diberikan prioritas sekolah-sekolah yang sudah dalam posisi parah dan perlu perbaikan cepat,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013) siang.

SDN 05 Pagi ini diketahui sudah masuk dalam usulan renovasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. tetapi, anggarannya belum keluar.

Jokowi mengakui kelemahan yang terjadi soal pembangunan satu proyek terletak pada pemegang proyek tersebut. Seharusnya, kata Jokowi, pemegang proyek itu dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah, bukan dinas terkait. Namun, hal itu masih terbentur aturan untuk mengembalikan ke Dinas Perumahan dan Gedung sesuai fungsi dan peran.

“Problem besarnya memang ada di situ. Dinas Pendidikan itu tak ngerti konstruksi, dinas lain juga. Makanya nanti diurus,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Jokowi pun menginstruksikan dinas yang tengah membangun suatu proyek untuk melakukan fungsi pengawasan secara ketat agar peristiwa serupa tidak terulang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Jakarta untuk tidak lagi menggunakan jasa perusahaan kontraktor bermasalah. Perintah ini disampaikan sebagai respons atas ambruknya lima sekolah dasar di Jakarta Timur. Empat bangunan tengah dalam masa renovasi, sedangkan satu lainnya ambruk setelah renovasi.

“Kalau sudah seperti itu, sudah saya sampaikan dari dahulu untuk blacklist, coret dari daftar. Memang harus gitu dong,” ujarnya di kantor Balaikota Jakarta, Senin (25/11/2013) sore.

Ia mengatakan, daftar hitam tersebut berguna sebagai tanda bahwa kontraktor bermasalah tidak dapat dipilih untuk proyek lain. Hal itu dibutuhkan untuk memberi efek jera kepada perusahaan kontraktor supaya melaksanakan pembangunan dengan benar, sesuai dengan spesifikasi material bangunan yang disepakati.

Jokowi menyebutkan, fungsi kontrol ketat harus diutamakan agar insiden serupa tak lagi terulang. Fungsi kontrol itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI, tetapi juga suku dinas di masing-masing wilayah serta jajaran guru sekolah itu.

“Semuanya harus kontrol, kalau ndak ya begitu terus. Mereka (kontraktor) kan punya kualifikasi, A, B, C dan D, tapi kalau ndak dikontrol ya pasti sama saja, pasti main-main,” ujarnya.

Dalam setahun terakhir, setidaknya ada lima bangunan sekolah ambruk di Jakarta. Catatan yang dihimpun Kompas.com, bangunan yang roboh itu adalah SD Negeri 03 Rawamangun (ambruk pada 6 November 2012), SDN 02 Cijantung pada 21 November 2012, SDN 20 Kramat Jati ambruk pada Jumat 18 Januari 2013, dan SDN 01 Pagi-02 Petang Rawa Terate pada Jumat (22/11/2013) pekan lalu. Sebagian bangunan SDN 03 Rawamangun dan SDN 02 Cijantung, SDN 01 Pagi dan 02 Petang Rawa Terate ambruk saat menjalani proses renovasi. Adapun bangunan SDN 20 Kramat Jati rubuh setelah proyek renovasi selesai.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan sindiran terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurut dia, Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menambah inventaris sekolah daripada untuk memperbaiki sekolah.

“Aduh kalau mau ngomong, hampir semua sekolah kayu biasa pasti rawan roboh. Mereka (Dinas Pendidikan) menggunakan anggarannya buat beli meja, file cabinet (loker) melulu daripada memperbaiki sekolah,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Untuk pengadaan file cabinet saja, Dinas Pendidikan DKI menganggarkan dana sekitar Rp 4 miliar lebih. Bahkan, Basuki juga mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk pengadaan circuit camera television (CCTV) di tiap sekolah.

Menurut Basuki, angka sebesar itu seharusnya lebih layak dialokasikan untuk memperbaiki sekolah, misalnya, mengganti plafon yang sudah rapuh dengan plafon yang lebih kuat. Oleh karena itu, salah satu faktor Pemprov DKI menerapkan sistem e-budgeting pada tahun 2014 ialah agar anggaran-anggaran yang dirasa berlebihan dapat dipangkas dan tidak muncul kembali sebagai “anggaran siluman”.

“Ngapain pasang CCTV? Mau menyaksikan atau rekam atap roboh? CCTV canggih tiga miliar satu sekolah? Kan gila itu, kita mesti coret,” tegas Basuki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengapresiasi pernyataan Basuki tersebut. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana dapat menerapkan “CCTV di dalam hati” para siswa tersebut agar menjadi peserta didik yang lebih baik.

Tahun ini, sebanyak 37,5 persen anggaran dialokasikan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah. Lebih lanjut, kata dia, tak sedikit bangunan sekolah yang sudah tua. Zaman dahulu bangunan belum mengenal adanya baja ringan sehingga sebagian besar bangunan sekolah masih menggunakan kayu sebagai fondasi dasar.

Tahun ini, ada sebanyak 38 sekolah yang akan direhab total. Untuk anggarannya, dibutuhkan Rp 10 hingga Rp 26 miliar. “Untuk rehab gedung SD dibutuhkan Rp 9-10 miliar, gedung SMP belasan miliar, dan gedung SMA bisa membutuhkan sampai Rp 20 miliar karena membutuhkan laboratorium, dan biasanya dibangun empat lantai,” kata Taufik.

Seperti diberitakan, dalam satu minggu ini, ada dua peristiwa atap sekolah ambruk. Peristiwa pertama terjadi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Pagi dan 02 Petang, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Sekolah yang masih dalam tahap renovasi itu atap bangunan dengan kerangka baja ringannya ambruk. Beruntung tak ada kegiatan belajar mengajar saat kejadian. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (22/11/2013) pagi.

Empat hari kemudian, Selasa (26/11/2013), atap sekolah kembali ambruk. Kini, terjadi atap di kelas IV Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri 05 Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat peristiwa itu, Wahyu Susanto (9), salah satu siswa, mengalami luka benjol di kepala. Kegiatan belajar mengajar pun dihentikan.

* Lakukan Aksi Diam

BANDA ACEH – Belasan Mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Unsyiah menyatakan penolakannya terhadap keberadaan Wali Nanggroe (WN) di Aceh. Penolakan itu mereka lakukan dalam aksi diam, Selasa (26/11) siang, di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh.

Demonstran yang mengusung spanduk dan poster itu melancarkan  aksinya sekitar pukul 11.45 WIB. Dari sejumlah poster yang dibawa demonstran itu antara lain, bertuliskan, ‘Wali Nanggroe untuk siapa?? Lalu ada kata-kata ‘Jangan belokkan sejarah’, ‘Kami butuh makan, bukan wali’ serta tulisan lainnya ‘Tolak!! Calon pemimpin yang otoriter’.

Koordinator aksi, Farzian Iqbal, menyebutkan salah satu tuntutan demonstrans yakni mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh terhadap 4 juta jiwa lebih rakyat Aceh yang telah memilih mereka sebagai pemimpin negeri ini.

“Pemerintah Aceh saat bertanggung jawab mensejahterakan rakyat? Namun, dengan kondisi saat ini arah Pemerintah Aceh baik eksekutif maupun legislatif sudah jelas berambisi untuk mewujudkan Wali Nanggroe di Aceh. Lalu mereka mendahulukan semua kepentingan kelompoknya. Sementara di sisi lain, kondisi masyarakat Aceh miris yang dihimpit kemiskinan,” kata Farzian yang juga Ketua BEM FT.

Hal lain kata Farzian, demonstran mempertanyakan apa arti lahirnya Wali Nanggroe di Aceh dan untuk siapa WN tersebut? “Pemerintah Aceh saat ini tak lagi milik rakyat. Melainkan milik kelompoknya yang memiliki arah dan tujuan sama, yakni mewujudkan WN di Aceh serta melahirkan kebijakan lain yang menguntungkan mereka,” ungkap Farzian.

Terkait aksi penolakan WN di Aceh tersebut menurutnya masyarakat Aceh tidak pernah tahu siapa pemangku WN. Bahkan silsilah dari keturunan raja atau hal lainnya ungkap Farzian, tidak pernah jelas. “Realita yang kita saksikan saat ini Pemerintah Aceh terlalu terobsesi bagaimana bisa mewujudkan Wali Nanggroe di Aceh. Kami harap kita semua membuka mata, melihat apa yang terjadi saat ini di Aceh,” demikian Farzian.

Pantauan Serambi unjuk rasa diam yang dilancarkan mahasiswa FT Unsyiah itu berakhir sekitar pukul 12.05 WIB dengan mendapat pengawalan kepolisian. (mir)

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Rumah Zakat Aceh melaksanakan pelatihan baru untuk Anak Juara. Setelah beberapa waktu lalu, sukses dengan pelatihan tahsin Al-Qur’an, Tari Ranup Lampuan, dan Bahasa Ingris, Kali ini dibuka pelatihan perakitan komputer. Kegiatan ini diadakan untuk menampung minat anak asuh yang tertarik pada dunia teknologi informasi (TI) khususnya Komputer. Pelatihan terdiri dari tiga bidang masing-masing perakitan komputer, Instalasi, dan Troubleshooting.

Kepala Cabang Rumah Zakat Aceh, Riadhi, Selasa (26/11/2013) mengatakan, anak juara Rumah Zakat Aceh kini mencapai 1000-an orang, mereka akan dikembangkan minat dan bakatnya dengan baik mulai masa anak-anak. Saat ini, kata Riadhi, menghadapi era teknologi informasi, sudah saatnya anak-anak  dipersiapkan menggunakan teknologi informasi tersebut.

Direncanakan, lanjut Riadhi,  peserta juga akan ditempatkan untuk magang selama beberapa bulan di tempat usaha service komputer untuk mengasah keahliannya. Saat ini, pelatihan sudah berlangsung beberapa kali pertemuan. Untuk menyelesaikan pelatihan ini, katanya, dibutuhkan waktu tiga bulan dengan dua kali pertemuan setiap minggunya.

Pada kelas awal pelatihan ini, sebut Riadhi, dibuka untuk enam peserta, dan semua peserta masih menenmpuh pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) sederajat.  “Harapan kita, ketika mereka selesai dari bangku sekolahnya, adik-adik ini bisa mengembangkan skill-nya  dan memikili keterampilan khusus. Saya yakin ini akan sangat berguna, mengingat kemahiran dalam menggunakan IT di era modern ini sangat diperlukan,” ujar Arif fadhila, Pembina Anak Juara RZ Aceh.

Selanjutnya setelah pelatihan ini, setiap peserta akan mengajukan sertifikasi ke Balai Latihan Kerja (BLK) . Dengan sertifikat ini diharapkan anak-anak asuh peserta pelatihan bisa untuk menerapkan keahlian yang sudah diperoleh, baik untuk bekerja di usaha service komputer maupun usaha mandiri,” ujar Arif Fadhila.(*)